5 Langkah Percepatan Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 12 Juni 2020 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 12 320 2228841 5-langkah-percepatan-penyederhanaan-birokrasi-di-indonesia-Hgov2IbexD.jpg PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Baru 57 instansi pusat yang mengajukan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa penyetaraan jabatan hanya berlaku hingga 30 Juni 2020.

Baca Juga: Eselon Dipangkas, Penyetaraan PNS Jabatan Administrasi ke Fungsional Baru 57 Instansi 

Penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo.

“Perlu ditekankan bahwa penyetaraan jabatan ini belum merupakan kata akhir dari penyederhanaan birokrasi,” kata Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Baca Juga: Pejabat Eselon III-IV Dipangkas, Ini PR Selanjutnya 

Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi.

Lalu bagaimana cara mempercepat penyederhanaan birokrasi?

Dalam proses penyederhanaan birokrasi ini, ada lima langkah percepatan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

Pertama, segera melakukan identifikasi jabatan yang akan dialihkan serta mengusulkan perubahan SOTK yang berbasis pada jabatan fungsional.

Kedua, setelah proses pengusulan dan validasi jabatan maka instansi akan mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian PANRB. Surat rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat dan melantik pejabat yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika ada pejabat yang akan memasuki pensiun tapi masih dibutuhkan keahlian dan kompetensinya oleh instansi terkait.

Ketiga, bagi instansi yang ingin memanfaatkan fasilitas penyetaraan jabatan sebagaimana tertera dalam Permen PANRB No. 28/2019, maka dapat mengajukan usulan penyetaraan jabatan hingga akhir Juni 2020. Proses validasi jabatan, surat rekomendasi, hingga pelantikan dapat dilakukan setelah Juni 2020.

Keempat, terkait dengan pengelolaan manajemen SDM, khususnya bagi jabatan fungsional harus menjadi prioritas, termasuk pengembangan dan pembinaan yang meliputi karier, kompetensi, hingga kesejahteraan, guna mendukung pejabat fungsional dalam peningkatan kinerja dan pencapaian organisasi. “Mari kita pikirkan bersama, pengelolaan manajemen SDM dari basis struktural menjadi basis fungsional ini perlu disesuaikan juga,” lanjut Atmaji.

Kelima, tiap-tiap kementerian dan lembaga dalam melakukan penataan organisasi atau SOTK juga segera mengusulkan perubahan dengan menghapuskan jabatan administrasi yang terdiri dari eselon III, eselon IV, dan eselon V. Usulan perubahan SOTK ini dibuat agar lebih ramping sesuai dengan kriteria dalam penyederhanaan birokrasi. “Karena di sinilah inti dari penyederhanaan birokrasi,” imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini