Tak Lagi Virtual, Sri Mulyani hingga Bos BI Merapat ke DPR Bahas Ekonomi 2021

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 22 Juni 2020 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 22 320 2234123 bahas-kerangka-ekonomi-2021-dpr-rapat-langsung-dengan-sri-mulyani-hingga-gubernur-bi-2ZGurnIdWx.png Sri Mulyani Rapat KEM APBN 2021 dengan Komisi XI DPR. Foto: Okezone.com/Youtube)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja secara langsung bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santosa dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Gedung DPR RI Jakarta.

Protokol kesehatan dalam rapat langsung ini pun diutamakan. Seperti jaga jarak antar bangku di ruang rapat serta. Para peserta rapat juga pun memakai masker.

Baca Juga: RAPBN 2021 Fokus Hidupkan Kembali Mesin Perekonomian

Pimpinan rapat Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, rapat kerja (raker) dengan pemerintah digelar secara terbuka dan diikuti oleh anggota secara langsung maupun virtual.

"Dengan membahas asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2021," ujar dia, Senin (22/6/2020).

Baca Juga: Imbas Covid-19, Sri Mulyani Sesuaikan Kerangka Ekonomi 2021

Kemudian laporan sekretariat, telah dihadiri fisik dan virtual, sebanyak 13 anggota secara fisik, 5 virtual dari 7 fraksi. "Jadi demikian korum, sesuai dengan tata tertib)dan telah terpenuhi," ungkap dia.

Pemerintah mengajukan rancangn anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2021 kepada DPR RI. Di mana, hal tersebut merupakan persiapan anggaran untuk tahun 2021.

Rancangan tersebut telah dipaparkan ke sembilan fraksi di DPR. Di mana setiap fraksi memberikan pandangannya terkait RAPBN 2021 tersebut.

DPR meminta agar RAPBN 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

KEM PPKF tahun 2021 yang telah disusun oleh pemerintah akan dilanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini