Berlaku Besok, Berikut Kriteria Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 30 Juni 2020 20:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 30 20 2239090 berlaku-besok-berikut-kriteria-perusahaan-digital-yang-wajib-setor-pajak-lMapZI5mtC.jpg Pajak (Shutterstock)

JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik pajak kepada perusahaan digital seperti Netflix hingga Spotify. Mengingat perusahaan tersebut mengambil keuntungan di Indonesia meskipun berkantor di luar negeri.

Tercatat aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

 Baca juga: Aturan Segera Terbit, Begini Cara Pungut Pajak Netflix Cs

Dari aturan tersebut, nantiya akan ada pelaku usaha ecommerce yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital luar negeri. Mengutip keterangan tertulis DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2020), ada beberapa kriteria pelaku e-commerce tersebut.

Nantinya akan ada pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai PPN.

 Baca juga: Netflix hingga Spotify Boleh Bayar Pajak Pakai Dolar AS

Penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pelaku usaha yang belum ditunjuk tetapi memilih untuk ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dengan kriteria tersebut di atas maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

 Baca juga: Perpajakan 2021 Ditargetkan Tumbuh 10,5% Padahal Tahun Ini Minus, Caranya?

Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan. Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10%, namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang dan jasa digital untuk kegiatan usaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang bukti pungut PPN memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu mencantumkan nama dan NPWP pembeli, atau alamat email yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini