Bertemu Duta Besar Uni Eropa, Menko Airlangga Incar Potensi Ekonomi di Tengah Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 30 Juni 2020 21:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 30 20 2239128 bertemu-duta-besar-uni-eropa-menko-airlangga-incar-potensi-ekonomi-di-tengah-covid-19-7Wany3udMU.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pandemi virus Corona atau Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia - UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

"Dengan memasuki fase kenormalan baru maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia," ujar dia pada keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).

 Baca juga: Mendag Beberkan Cara Agar Perdagangan Bisa Berjalan Baik

Dia menjelaskan meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE. Dirinya percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi.

"Kita juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi sampai 300% untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia," jelas dia.

Sedangkan, lanjut dia untuk mendorong perdagangan bilateral, masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19.

 Baca juga: Jokowi: Gas dan Remnya Tolong Diatur, Mungkin Ekonomi Bagus tapi Covid-19 Naik Lagi

"Antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia. Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam normal baru melalui e-commerce, e-health dan e-learning," jelas dia.

Pihaknya juga memberikan penjelasan tekait tantangan dari UE untuk minyak sawit dan nikel. Data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel.

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

 Baca juga: Titipan Presiden Jokowi ke Pemda di Tengah Covid-19

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil.

"Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang," terangnya.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

"Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU," kata dia.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.

"Indonesia dan UE juga tengah memfinalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif, CEPA nantinya akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak," pungkas dia.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini