"Jadi, kita tau seperti orang-orang yang mampu rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa untuk menerima bansos. Bahkan di kantor saya eselon I dapat,” ujar dia dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).
Baca juga: Mendag Beberkan Daftar Produk yang Tumbuh dan Pulih di Tengah Covid-19
Dia menegaskan kesalahan bukan terletak pada penerima bansos. Namun data yang tercatat sudah basi.
"Mungkin yang dipakai data yang mana, bukan salah Kemensos, yang salah bukan dia yang salah. Di mana waktu pemutakhiran tahun berapa diambil KK untuk Jakarta kan aneh bin ajaib," jelas dia.
(Fakhri Rezy)