Berkaca dari Kasus Maria Pauline, Ini Cara Pencegahan L/C Fiktif

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 10 Juli 2020 12:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 10 320 2244212 berkaca-dari-kasus-maria-pauline-ini-cara-pencegahan-l-c-fiktif-MKhfibqZkl.jpg Maria Pauline (Kemenkumham)

JAKARTA - Pelarian Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka utama kasus pembobolan BNI berakhir. Buron selama 17 tahun, Maria akhirnya berhasil diekstradisi dari Serbia.

Modus operandinya, PT Gramarindo menggunakan fasilitas kredit ekspor (L/C) dengan dokumen ekspor fiktif. Perusahaan itu menggunakan BNI sebagai advising/confirming bank. L/C tersebut fiktif karena perusahaan sama sekali tak melakukan ekspor BBM sesuai dokumen tapi malah menerima pembayaran.

 Baca juga: Maria Pauline Gunakan L/C Fiktif untuk Bobol Rp1,7 Triliun, Apakah Itu?

Lalu bagaimana agar pembobolan Bank BNI tidak terjadi lagi?

Menurut Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira harus dilakukan pengamanan yang berlapis. Kemudian yang bisa dipelajari yakni memberikan otonomi kepada kantor cabang.

Hal itu suatu hal yang bagus karena itu bagian dari demokrasi. Agar tidak kaku antara kantor pusat dan cabang.

 Baca juga: 5 Fakta Terungkap Sidang Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Rp14 Triliun

"Kantor cabang mempunyai otoritas tersendiri melakukan eksekusi penyaluran kredit atau pendapatan dan yang paling penting hubungan cabang dan pusat harus lebih bagus koordinasinya," ujar dia dalam acara IDX Channel di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Dia menjelaskan dengan adanya kordinasi ini bisa ditangani secara cepat dan apabila ada pembobolan lagi tersangkanya tidak keluar dari suatu negara lain.

"Jadi hal ini tergantung juga koordinasi antara kantor pusat seperti ada direktur kepatuhan dan direktur internasional," ungkap dia.

 Baca juga: Nasabah KSP Indosurya Gelar Demo, Ini Tuntutannya

Sebelumnya, PT Bank BNI Tbk (Persero) mendukung proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus unpaid L/C tahun 2002-2003 senilai Rp1,7 triliun. Perseroan pun ingin kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan siap membantu aparat penegak hukum dalam proses Hukum terhadap Sdri MPL, sehingga proses penegakan hukum dapat diselesaikan hingga tuntas," tutur Corporate Secretary BNI Meiliana.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini