Indonesia Market Medsos yang Seksi, Butuh Regulasi Data Pribadi

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 01 Agustus 2020 17:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 01 320 2255453 indonesia-market-medsos-yang-seksi-butuh-regulasi-data-pribadi-PXSFr6jmfy.jpg Pentingnnya Perlindungan Data Pribadi Pelanggan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan supaya TikTok menjual aplikasi videonya. Kabarnya, Microsoft disebut sebagai pembeli potensial senilai USD30 miliar atau setara Rp441 triliun (dengan kurs Rp14.700 per USD).

Pertimbangan Trump melarang aplikasi asing beroperasi di AS adalah keamanan sosial. Di mana penelitian para pakar menilai bahwa Pemerintah China bisa meminta data warga Amerika, dari perusahaan seperti ByteDane (perusahaan induk TikTok).

Baca Juga: Microsoft Dikabarkan Akan Membeli TikTok Rp441 Triliun

Terkait hal tersebut, Indonesia dinilai mesti mencontoh upaya Amerika Serikat (AS) dalam mengedepankan keamanan nasional. Apalagi Indonesia merupakan pasar yang seksi pagi media sosial (medsos) mengingat jumlah populasi yang banyak dan akan momen bonus demografi. Caranya dengan membuat aturan terkait perlindungan data konsumen di media sosial.

Pengamat Media Sosial Enda Nasution mengatakan, terkait upaya Pemerintah AS yang yang meminta supaya TikTok menjual aplikasinya ke salah satu perusahaan teknologi di AS, mesti didalami. Maksudnya, dibutuhkan satu dasar hukum yang jelas, dengan maksud dan keinginan Presiden AS Donald Trump. "Jadi tidak bisa seenaknya, harus dengan aturan yang jelas," tuturnya saat dihubungi Okezone, Sabtu (1/8/2020).

Hanya saja, bila melihat dari sisi untuk kemanan nasional, hal tersebut bisa diikuti. Indonesia juga harus mengedepankan keamanan data yang ada di setiap media atau aplikasi yang ada.

Baca Juga: Data 1,3 Juta PNS Kemdikbud Bocor di Media Sosial

Enda pun berharap Indonesia punya dasar hukum yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undangan (RUU) Data Pribadi. Tujuannya supaya masyarakat Indonesia terlindungi dengan adanya kebocoran data dan segala hal lainnya.

"Aplikasi luar Facebook, Instagram TikTok, Google masih boleh ngapa-ngapain aja data pengguna Indonesia. Jadi perlu dasar hukumnya. Tokped, Bukalapak data bocor, masih belum ada sanksi. Ini yang harus diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi," tegasnya. (feb)

(rhs)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini