UMKM Jangan Cuma Dikasih Rp48 Triliun tapi Bikin Melek Digital

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 18 Agustus 2020 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 18 320 2263704 umkm-jangan-cuma-dikasih-rp48-triliun-tapi-bikin-melek-digital-Ogk1Hwvleb.jpg UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal meminta kepada pemerintah tak hanya menghabiskan dana PEN untuk mendukung pelaku UMKM yang berkutat di restrukturisasi kredit dan pinjaman modal kerja. Mereka juga harus diberikan pendampingan agar bisa bertransaksi secara digital.

Diketahui, pemerintah menetapkan anggaran PEN pada RAPBN tahun 2021 dengan alokasi anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Dari total itu, Rp48 triliun di antaranya dikhususkan untuk mendukung para pelaku UMKM.

"Jadi bukan hanya kasih stimulus dari segi pendanaan, tapi juga dari sisi pendampingan teknis. Karena masalah terbesar pelaku usaha pada umumnya adalah permintaan yang turun," kata Faisal saat dihubungi, Senin (18/8/2020).

Baca Juga: Tender BUMN Rp250 Juta-Rp14 Miliar Jatahnya UMKM 

Dia menyebut akibat adanya pandemi virus corona atau Covid-19 membuat berbagai aktivitas masih terbatas. Kemudian, beberapa orang pun masih memilih untuk berbelanja secara daring dari rumahnya masing-masing.

"Adanya batasan dalam berbagai hal atau mobilitas ekonomi. Kalau mereka tidak terkoneksi dengan daring, mereka tidak akan bisa (eksis)," ujarnya.

 

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mengkaji ulang dalam pemberian stimulus kepada para pelaku UMKM. Pasalnya, jika tetap hanya mengandalkan lembaga perbankan, maka akan banyak pengusaha kecil yang tak menerima bantuan tersebut.

"Hanya sekitar 12%. Nah, 88% mayoritas tak bankable, jadi dia tak dapat stimulusnya. Ini yang mesti jadi catatan di 2021, mestinya menyasar ke mikro dan ultra mikro," kata Faisal.

Menurut dia, bila terus dipaksakan melalui perbankan, nanti dikhawatirkan bisa menyebabkan kredit macet atau non performing loan (NPL) suatu bank akan meningkat.

"Jadi kalau melalui perbankan kelihatannya enggak bisa. Nanti kalau didorong-dorong terus, khawatirnya NPL tinggi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini