Ekspor Cangkang Sawit Terhambat Gegara Pajak

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Selasa 25 Agustus 2020 18:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 25 320 2267328 ekspor-cangkang-sawit-terhambat-gegara-pajak-q1ojBupiZH.jpg Sawit (Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (Apcasi) meminta keringanan pajak ekspor cangkang sawit. Pasalnya, dengan bea keluar dan dana pungutan sawit yang tinggi membuat ekspor cangkang sawit menurun.

Ketua Umum Apcasi Dikki Akhmar mengatakan, cangkang sawit memiliki potensi ekspor untuk digunakan sebagai biomassa yang mulai diminati dan dibutuhkan di pasar Asia, khususnya Jepang dan Thailand.

 Baca juga: Jepang Akan Bangun 90 PLTBm dari Cangkang Sawit, Indonesia Harus Gercep

Pada tahun 2019, volume ekspor cangkang sawit telah mencapai 1,8 juta ton dengan nilai devisa USD144 juta. Namun hingga Juni 2020, ekspor cangkang sawit Indonesia ke Jepang baru mencapai 800.000 ton dengan nilai devisa USD84 juta.

"Kami prediksi hingga akhir tahun 2020 akan terjadi penurunan, hanya mencapai 1,2 juta ton. Hal ini disebabkan tingginya bea keluar dan dana pungutan sawit yang mencapai hingga USD22 per ton," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

 Baca juga: Presiden Jokowi Teken Perpres soal Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut dia, dengan pungutan sebesar USD22 per ton saja sudah menurunkan ekspor. Apalagi saat ini pemerintah berencana akan menaikkan lagi dana pungutan sawit menjadi USD20, sehingga total beban eksportir untuk pajak ekspor dan pungutan sebesar USD27 per ton, atau 33% dari harga produknya.

"Dengan naik menjadi USD22 saja hampir 90% eksportir tidak melakukan ekspor dan terpaksa merugi. Ini jadi kendala kita. Di satu sisi diminta genjot ekspor, tetapi dana pungutan yang tinggi ini jadi rintangan," jelasnya.

 Baca juga: Industri Sawit Kebal Virus Corona, Ekspor Lancar Jaya

Dikki melanjutkan, potensi ekspor cangkang sawit sangat besar terutama dari sumber-sumber yang berada di remote area. Hampir 30% cangkang sawit di beberapa daerah tidak bisa diekspor atau digunakan di dalam negeri sehingga hanya menjadi limbah yang tidak produktif.

"Kami hanya mengekspor cangkang sawit dari remote area yang cangkang sawitnya tidak digunakan baik oleh pabrik CPO maupun kebutuhan industri domestik di dalam negeri. Jadi jangan anggap ekspor cangkang sawit menghambat kebutuhan biomassa dalam negeri," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah memisahkan kebijakan pajak cangkang sawit dengan produk CPO dan turunan lainnya. Hal ini perlu dipertimbangkan karena kebijakan harga CPO tidak relevan dengan harga ekspor cangkang sawit.

"Kami tidak menutup mata untuk bayar pajak dan dana pungutan, tetapi kalau kebijakan tidak terkendali dan terlalu tinggi akan menghambat ekspor. Belum lagi soal berubah-ubahnya besaran pajak cangkang sawit sehingga menimbulkan tidak stabilnya harga ekspor," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini