Hipmi Apresiasi Peringatan Presiden soal Pemerasan Izin Usaha

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 31 Agustus 2020 10:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 31 320 2270051 hipmi-apresiasi-peringatan-presiden-soal-pemeresan-izin-usaha-EXtY6zJsbJ.jpg Hipmi Apresiasi Peringatan Keras Presiden Jokowi soal Pemerasan Izin Usaha. (Foto: Okezone.com/Hipmi)

JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mengapresiasi peringatan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap oknum aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dengan memanfaatkan hukum yang belum sinkron.

"Peringatan Bapak Presiden Jokowi terhadap oknum aparat penegak hukum yang menakut-nakuti masyarakat terutama para pengusaha, dengan memanfaatkan regulasi, harus kita dukung. Bagaimana pun tindakan aparat seperti itu sangat tercela dan menghambat iklim usaha dan perekonomian Indonesia," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Maming juga menyatakan, dukungan kepada Presiden Jokowi agar para penegak hukum yang melakukan tindakan tercela tersebut dijadikan musuh bersama. Apalagi, kasus-kasus pemerasan oleh oknum penegak hukum terhadap para pengusaha sudah sejak lama terjadi. Sebagian besar berkaitan dengan perizinan.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Pengusaha Harus Tangguh Hadapi Ombak Ekonomi Akibat Covid-19

"Karena itu jika kondisi seperti ini terus terjadi, jelas sangat merugikan perekonomian Indonesia, terutama dalam membangun iklim usaha yang sehat, dan iklim investasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut mengimbau, agar kalangan pengusaha berani melawan dan melaporkan jika ada oknum aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan kepada instansi yang berwenang.

"Saya juga mengingatkan, agar kalangan pengusaha terutama yang tergabung dalam Hipmi, melengkapi legalitas usahanya. Agar tidak menjadi korban pemerasan oknum aparat penegak hukum," ungkap CEO PT Batulicin Enam Sembilan dan PT Maming Enam Sembilan itu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Dampak Covid-19 Sangat Parah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Dirinya memperingatkan, agar para aparat penegak hukum untuk tidak menakut-nakuti sejumlah pihak, yaitu eksekutif, pengusaha hingga masyarakat dengan memanfaatkan hukum yang belum sinkron.

"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif. Untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, pemanfaatan regulasi hukum yang belum sinkron untuk menakuti dan memeras sejumlah pihak tersebut dapat memperlambat, serta bahkan menghentikan pembangunan nasional.

"Penyalahgunaan regulasi untuk menakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat, kemudian menjadi lamban, dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan itu,” terangnya.

Oleh karena itu, Jokowi memperingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukannya. Karena jika melanggarnya, maka ia tidak akan bisa mentoleransi perbuatan tersebut.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” pungkas Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini