Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha: Tak Banyak Membantu

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 08 September 2020 12:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 08 320 2274333 relaksasi-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-pengusaha-tak-banyak-membantu-WH7n2oqKfj.jpg Relaksasi Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan Selama Covid-19. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19.

Baleid itu memberikan keringanan berupa penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19. Dengan hal ini mendapat perlindungan, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tidak banyak membantu keringanan pengusaha yang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Jokowi Teken Aturan Diskon Iuran dan Penundaan Bayar BP Jamsostek

"Lalu ingin kami sampaikan adalah menyangkut permasalahan di BPJS Ketenagakerjaan ini juga baru saja 1 September kemarin ada relaksasi-relaksasi pengurangan untuk diskon sampai dengan 99% untuk iuran jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Namun sayangnya memang jaminan kematian dan kecelakaan kerja ini iurannya kecil," ujar Hariyadi dalam rapat dengan DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja relatif kecil. Oleh karena itu, dampaknya tidak signifikan ketika didiskon.

"Jadi jaminan kematian itu hanya 0,3%, lalu kalau kecelakaan kerja itu adalah mulai dari 0,24% sampai 1,74% tergantung dari pada risiko dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, paling tinggi 1,74%. Jadi kalau di diskon 99% pun sebetulnya karena preminya memang sudah rendah sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar," katanya.

Baca Juga: Pengusaha Akui Banyak Menunggak Iuran BPJS TK, Gimana Mau Dapat Bantuan?

Dia menambahkan, keringanan yang diberikan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dimundurkan 15 hari untuk pembayarannya. Lalu Jaminan Pensiun 2% tetap harus dibayar dan yang 1% bisa ditunda sampai Januari.

Pasalnya Jaminan Hari Tua itu adalah total yang harus dibayarkan oleh perusahaan 5,7%, di mana 3,7% adalah iuran pemberi kerja dan yang 2% adalah pekerja.

"Kalau pensiun itu 2% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. ini yang relatif kalau jht itu tidak ada relaksasi hanya dimundurkan saja 15 hari untuk pembayarannya. kalau jaminan pensiun 2% tetap harus dibayar dan yang 1% bisa ditunda sampai dengan Januari nanti. Nah jadi kalau kami sampaikan disini juga perkara dengan masalah iuran ini juga terhadap cashflow juga tidak terlalu banyak membantu," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini