Komisi VI Setujui Pagu 4 Kementerian, Jatah Erick Thohir Paling Kecil
JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran empat kementerian dan satu lembaga dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Persetujuan disampaikan dalam rapat kerja (raker) terkait Rencana kerja Anggaran (RKA) kementerian dan lembaga tahun 2021.
Adapun sejumlah menteri yang hadir dalam raker di antaranya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga ikut menghadiri secara virtual.
Baca Juga: KKP Beberkan Pagu Anggaran Rp6,65 Triliun di 2021
Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR setuju anggaran ini dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp978 miliar, Kementerian Perdagangan senilai Rp3,02 triliun, Kementerian BUMN mencapai Rp244,8 miliar, Kementerian Perindustrian Rp3,18 triliun. Sementara, BKPM Rp1,08 triliun.
"Kami siap untuk bekerja sesuai dengan anggaran yang telah disetujui baik itu DPR maupun Pemerintah melalui Kemenkeu untuk membina industri dan mendorong pertumbuhan industri untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Agus Gumiwang saat menanggapi pembacaan hasil pembahasan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Baca Juga: Virus Corona, Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp10 Triliun
Agus Gumiwang juga menyampaikan anggaran Kemenperin sebesar Rp3,181 triliun akan dialokasikan untuk empat program utama. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp1,443 triliun. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp663 miliar. Ketiga program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp112 miliar. Keempat untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp962 miliar.
Agus juga meminta agar Komisi VI kembali mempertimbangkan penambahan anggaran yang sudah diajukan Kementerian Perindustrian. Harapannya pengajuan itu dapat disetujui.
Sementara itu, dari empat kementerian dan satu lembaga tersebut, Komisi VI hanya menyetujui penambahan pagu anggaran BKPM senilai Rp500 miliar. Dengan begitu, jika ditambahkan dengan pagu yang diusulkan sebelumnya yakni Rp 589 miliar, anggaran BKPM untuk 2021 mencapai Rp1,08 triliun.
"Kami dari BKPM berterima kasih kepada Komisi VI yang telah memperjuangkan dan bisa menyerap aspirasi kami dari BKPM untuk penambahan anggaran," kata Bahlil
Adapun usulan tambahan itu dialokasikan untuk sejumlah program diantaranya, program pemberian penghargaan dan atau sanksi kepada K/L dan Pemda bekerja sama dengan Kemenkeu dan Kemendagri, pembuatan distribusi aplikasi OSS berbasis UU Cipta Kerja untuk Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
