Komisi VI Setujui Pagu 4 Kementerian, Jatah Erick Thohir Paling Kecil

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 22 September 2020 20:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 22 320 2282061 komisi-vi-setujui-pagu-4-kementerian-jatah-erick-thohir-paling-kecil-dlx6k2OQl9.jpg Komisi VI Setujui Pagu Anggaran 4 Kementerian dan 1 Lembaga. (Foto: Okezone.com)

 JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran empat kementerian dan satu lembaga dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Persetujuan disampaikan dalam rapat kerja (raker) terkait Rencana kerja Anggaran (RKA) kementerian dan lembaga tahun 2021.

Adapun sejumlah menteri yang hadir dalam raker di antaranya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga ikut menghadiri secara virtual.

Baca Juga: KKP Beberkan Pagu Anggaran Rp6,65 Triliun di 2021

Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR setuju anggaran ini dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp978 miliar, Kementerian Perdagangan senilai Rp3,02 triliun, Kementerian BUMN mencapai Rp244,8 miliar, Kementerian Perindustrian Rp3,18 triliun. Sementara, BKPM Rp1,08 triliun.

"Kami siap untuk bekerja sesuai dengan anggaran yang telah disetujui baik itu DPR maupun Pemerintah melalui Kemenkeu untuk membina industri dan mendorong pertumbuhan industri untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Agus Gumiwang saat menanggapi pembacaan hasil pembahasan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: Virus Corona, Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp10 Triliun

Agus Gumiwang juga menyampaikan anggaran Kemenperin sebesar Rp3,181 triliun akan dialokasikan untuk empat program utama. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp1,443 triliun. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp663 miliar. Ketiga program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp112 miliar. Keempat untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp962 miliar.

Agus juga meminta agar Komisi VI kembali mempertimbangkan penambahan anggaran yang sudah diajukan Kementerian Perindustrian. Harapannya pengajuan itu dapat disetujui.

Sementara itu, dari empat kementerian dan satu lembaga tersebut, Komisi VI hanya menyetujui penambahan pagu anggaran BKPM senilai Rp500 miliar. Dengan begitu, jika ditambahkan dengan pagu yang diusulkan sebelumnya yakni Rp 589 miliar, anggaran BKPM untuk 2021 mencapai Rp1,08 triliun.

"Kami dari BKPM berterima kasih kepada Komisi VI yang telah memperjuangkan dan bisa menyerap aspirasi kami dari BKPM untuk penambahan anggaran," kata Bahlil

Adapun usulan tambahan itu dialokasikan untuk sejumlah program diantaranya, program pemberian penghargaan dan atau sanksi kepada K/L dan Pemda bekerja sama dengan Kemenkeu dan Kemendagri, pembuatan distribusi aplikasi OSS berbasis UU Cipta Kerja untuk Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penyusunan Peta Potensi Investasi 17 Provinsi dalam bentuk Pra-DS, peningkatan EODB, eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM, eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar wilayah barat, eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar wilayah timur, serta fasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan asing ke Indonesia

Sedangkan, Kementerian BUMN mencatat, pagu anggarannya mengalami penurunan. Pada 2020, pagu Kementerian BUMN yang disetujui Komisi VI DPR sebesar Rp346 miliar, sementara pada 2021 hanya mencapai Rp244 miliar.

Erick mengatakan, anggaran untuk kementeriannya menurun secara signifikan. "Memang turun cukup signifikan dari tahun ini (2020)," ujar Erick

Meski mengalami penurunan, Erick menyebut pihaknya akan memaksimalkan pagu yang saat ini sudah disepakati bersama Komisi VI. Di mana, anggaran ini akan digunakan dalam dua program utama Kementerian BUMN. Pertama, dukungan bagi manajemen yang nantinya dialokasikan senilai Rp158,2 miliar. Kedua, pengembangan dan pengawasan sebesar Rp86,6 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini