Kemenkeu Sebut Omnibus Law Keuangan Tak Ada Hubungan dengan Independensi BI

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 25 September 2020 14:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 25 320 2283656 kemenkeu-sebut-omnibus-law-keuangan-tak-ada-hubungan-dengan-independensi-bi-xvt6Eg5fLv.jpg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemekeu) tengah mengkaji Omnibus Law sektor Keuangan. Omnibus Law tersebut bertujuan untuk membangun sektor keuangan Indonesia menjadi semakin besar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, Omnibus Law sektor Keuangan tidak berhubungan dengan independensi Bank Indonesia. Kedua substansi tersebut memiliki perbedaan.

 Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Rombak Perhitungan Upah Pekerja

"Omnibus Law sektor keuangan tidak ada hubungannya dengan yang selama ini dibicarakan RUU BI, independensi BI, completely different. Ini reform yang sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya," ujar Febrio dalam diskusi virtual, Jumat (25/9/2020).

Sambung dia , Omnibus Law nantinya akan mengatur pendalaman pasar dan peningkatan peran perbankan yang baru mencapai 60 persen dari PDB. Aturan ini juga akan mengatur dana pensiun.

 Baca juga: RUU Ciptaker Bakal Lahirkan Bank Tanah, Ini Tugasnya

"Dalam konteks, sektor keuangan kita sangat-sangat kecil. Contohnya perbankan 60% PDB. Negara lain lebih besar. Lalu dana pensiun kita, Cuma 5,5 persen dari PDB. Negara lain luar biasa besar, bahkan Malaysia 60% dari PDB," jelasnya.

Febrio mengatakan, selama ini pendalaman pasar Indonesia luar biasa ketinggalan sehingga dibutuhkan perbaikan. Nantinya akan ada terobosan baru untuk menyerap lebih banyak tabungan masyarakat.

"Jadi kita harus benerin. Perundang-undangan, aturan main harus dibenerin supaya makin jelas dan teman-teman sektor keuangan bisa membangun instrumen baru bagi teman-teman yang mau nabung," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini