Dahlan Iskan: 30 BUMN Sudah Meninggal tapi Belum Dikubur

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 29 September 2020 08:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 29 320 2285313 dahlan-iskan-30-bumn-sudah-meninggal-tapi-belum-dikubur-8BCFdtTVgl.png Kementerian BUMN (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mencatat, ada 30 perseroan pelat merah yang tidak lagi beroperasi alias mati suri. Meski begitu pembubaran perseroan belum dapat dilakukan.

Dari 30 BUMN tersebut, dua di antara adalah PT Merpati Nusantara Airlines dan Produksi Film Negara (PFN). Dahlan menyebut, salah satu sebab yang membuat Kementerian BUMN tak mengambil langkah pembubaran karena terkendala persoalan hukum dan politik.

Baca Juga: Mungkinkah Superholding BUMN Terbentuk di Tangan Erick Thohir?

Meski demikian, dia tidak menjelaskan bagaimana aspek hukum dan politik menghambat langkah pemerintah untuk melakukan pembubaran.

"Minimal ada 30 BUMN yang sebetulnya sudah meninggal dunia tapi mayatnya belum dikubur. Seperti Merpati dan FPN. Ada kira-kira 30. Tinggal mengubur saja karena sudah mati dan nggak ada nafas, tapi nggak bisa karena ada hambatan hukum, politik," ujar Dahlan dalam webinar Superholding BUMN: Mungkin dan Perlukah, dikutip Selasa (29/9/2020).

Dahlan bercerita, saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN, dia memiliki gagasan untuk membangun BUMN Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Perseroan ini berfungsi untuk menampung, BUMN yang mati suri untuk dijadikan anak usaha PPA.

Baca Juga: Erick Thohir Bahas Revisi UU BUMN, Singgung PMN hingga Dividen

Dengan begitu, langkah membubarkan BUMN mati suri dapat terselesaikan dengan menjadikan perseroan sebagai anak usaha PPA. Karena pembubaran hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahkan dia menyarankan pemerintah membuat perusahaan baru ketimbang menyelamatkan BUMN yang sudah mati.

"Tapi, ini belum selesai-selesai. Misalnya ini PFN sudah mati, biarpun mau diubah jadi pendanaan film, itu akan merepotkan, jadi sudahlah kuburkan saja dengan baik, disholawati, supaya tidak merepotkan semua yang hidup," kata dia.

Dahlan juga menyoroti wacana pembubaran Kementerian BUMN menjadi superholding, seperti Temasek milik Singapura. Meskipun 'keren', namun Indonesia tidak serta merta bisa langsung menuju tahap itu. Bahkan, Malaysia saja belum begitu sukses dengan superholdingnya, Khazanah.

Kemudian, proses pembentukannya juga tidak bisa hanya melibatkan satu pihak, melainkan seluruh pemangku kepentingan termasuk rakyat lewat DPR.

"Karena itu kalau niat membuat superholding ini dianggap penting, saya kira sekarang saja mumpung DPR diminta apa saja mau. Karena DPR ini semacam sudahlah, tutup mata yang penting pemerintah jalan, sehingga kalau mau bentuk superholding sekarang, belum tentu DPR yang akan datang sikapnya seperti ini," sindir Dahlan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini