Surat Erick Thohir ke Menteri ESDM dan BKPM Bisa Pengaruhi Investasi

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 04 Oktober 2020 11:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 04 320 2288143 surat-erick-thohir-ke-menteri-esdm-dan-bkpm-bisa-pengaruhi-investasi-uRsqQK7ljE.jpg Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu poin dari isi surat tersebut adalah mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero) dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, surat tersebut akan berimplikasi bagi melambatnya investasi di Indonesia baik bisnis pembangkit listrik dan non pembangkit listrik. Risiko itu terjadi karena meningkatkan persepsi bahwa telah terjadi pembatasan izin usaha.

Baca Juga: 3 Keuntungan Proteksi Keuangan dan Investasi

"Pandangan saya, surat itu kurang tepat karena surat itu akan berimplikasi dan membuat persepsi meningkatnya risiko investasi di Indonesia secara umum, tidak hanya pembangkit listrik tapi juga non pembangkit listrik. Karena disebutkan disebutkan adalah tidak memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik," ujar Fabby saat dihubungi, Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Dia mengutarakan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menjelaskan bahwa tidak hanya PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, namun juga badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik memiliki hak melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

 

Meski begitu, PLN sebagai perseroan negara sebagai pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Apabila PLN sebagai pemilik hak untuk diprioritaskan menolak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada entitas-entitas lainnya.

Sementara itu, dalam aturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2005 menjelaskan pihak swasta hanya dapat menyelenggarakan usaha tenaga listrik di wilayah usaha PLN atau pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Artinya, perusahaan swasta dalam menyelenggarakan usaha tenaga listrik di wilayah usaha harus melaksanakan kerja sama dengan PT PLN.

Bahkan, pihak swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor PLN di wilayah usaha yang telah mendapatkan persetujuan Menteri. Kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).

"Jadi kondisinya seperti itu sekarang, surat dari Erick Thohir itu kalau saya bisa pahami kalau kondisi PLN itu mengkhawatirkan secara finansial, terutama tahun ini (2020), pembangkitnya mulai bertambah, malah permintaan mulai menurun dan akhirnya PLN harus membayar penalti. Itu alasannya Erick mengirimkan surat ke Menteri ESDM," ujar dia.

Pembatasan izin usaha untuk pemakaian secara mandiri dan captive power yang digunakan sektor industri, kata dia, akan menghalangi pihak swasta untuk bisa memanfaatkan atau memastikan mereka memiliki pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Apalagi, saat ini banyak perusahaan atau industri yang menggunakan energi terbarukan. Sementara PLN tidak bisa menyediakan energi terbarukan yang bisa digunakan swasta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini