Jokowi Teken Perpres 95/20, Menaker: Untuk SOTK di Kemenaker

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Minggu 04 Oktober 2020 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 04 320 2288226 jokowi-teken-perpres-95-20-menaker-untuk-sotk-di-kemenaker-6m4ht6joDV.jpg Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah angkat bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur adanya jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).

Menurut dia, Perpres 95/20 diterbitkan untuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kemenaker. Dia pun memastikan bahwa Kepala Negara juga menerbitkan Perpres yang sama di kementerian lainnya.

"Semua produk Perpres terkait SOTK organisasi kementerian disebutkan adanya Wamen. Seperti Perpres 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan," kata Ida kepada Okezone, Minggu (4/10/2020).

Baca Juga: Jokowi Putuskan Angkat 2 Wamen untuk Menaker dan Menkop

Politisi PKB itu menambahkan Perpres 95/20 mengatur jabatan Wamenaker diangkat untuk pertimbangan efisiensi dan regulasi.

Selain itu, pengangkatan Wamen merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Dalam Perpres No 95/2020 pasal 2 yang menyebutkan diangkatnya Wamen lebih pada pertimbangan efisiensi regulasi.

Tentang diangkat tidaknya merupakan hak prerogratif Presiden," tandasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Lantaran Kesal Anggaran Belanja Belum Maksimal

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah dua kursi Wakil Menteri (Wamen) di Kementerian Indonesia Maju.

Praktikno mengatakan, penunjukan jabatan Wamen membutuhkan surat Kepusan Presiden (Keppres) dan bukan Peraturan Presiden (Pepres). Dua jabatan Wamen yang disebut tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

 

"Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020)," kata Pratikno dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Pratikno, dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada jabatan Wamen. Tetapi, lanjut dia, Presiden mengangkat Wamen melalui Keppres.

"Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada 25 Oktober 2019 dan lain-lain, tidak ada rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini