Investasi di RI Akan Melambat Karena Surat Erick Thohir?

Safira Fitri, Jurnalis · Senin 05 Oktober 2020 04:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 04 320 2288276 investasi-di-ri-akan-melambat-karena-surat-erick-thohir-VxkKvQ0XkH.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, isi surat tersebut dinilai akan berimplikasi bagi melambatnya investasi di Indonesia.

Pasalnya, salah satu poin dari isi surat tersebut adalah mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero) dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

"Pandangan saya, surat itu kurang tepat karena surat itu akan berimplikasi dan membuat persepsi meningkatnya risiko investasi di Indonesia secara umum, tidak hanya pembangkit listrik tapi juga non pembangkit listrik. Karena disebutkan disebutkan adalah tidak memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik," ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Senin (5/10/2020).

 

Meski begitu, PLN sebagai perseroan negara sebagai pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Apabila PLN sebagai pemilik hak untuk diprioritaskan menolak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada entitas-entitas lainnya.

Sementara itu, dalam aturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2005 menjelaskan pihak swasta hanya dapat menyelenggarakan usaha tenaga listrik di wilayah usaha PLN atau pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Artinya, perusahaan swasta dalam menyelenggarakan usaha tenaga listrik di wilayah usaha harus melaksanakan kerja sama dengan PT PLN.

Pembatasan izin usaha untuk pemakaian secara mandiri dan captive power yang digunakan sektor industri, kata dia, akan menghalangi pihak swasta untuk bisa memanfaatkan atau memastikan mereka memiliki pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi, saat ini banyak perusahaan atau industri yang menggunakan energi terbarukan. Sementara PLN tidak bisa menyediakan energi terbarukan yang bisa digunakan swasta.

Baca Selengkapnya: Surat Erick Thohir ke Menteri ESDM dan BKPM Bisa Pengaruhi Investasi

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini