Share

UU Cipta Kerja Didera Hoax, Menko Airlangga Ungkap yang Sebenarnya

Giri Hartomo, Okezone · Rabu 07 Oktober 2020 19:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 07 320 2290050 uu-cipta-kerja-didera-hoax-menko-airlangga-ungkap-yang-sebenarnya-u4SWhh1tdU.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com/Kemenko Ekonomi)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait informasi Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang banyak disoroti.

Menurut Airlangga, banyak sekali informasi bohong atau hoaks mengenai ketenagakerjaan. Misalnya, upah minimum yang diisukan dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: UU Cipta Kerja, Menaker Pastikan Skema Pesangon Tetap Ada

Airlangga menegaskan, upah minimum sama sekali tidak dihapuskan oleh pemerintah dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya, upah minimum tetap ada dengan mempertimbangkan inflasi.

“Pertama banyak hoaks yang beredar mengenai ketenagakerjaan tapi saya tegaskan upah minimum tidak dhapuskan tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang diterima itu tidak akan turun,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/10/2020).

Contoh lainnya terkait pesangon, lanjut Airlangga, tetap ada dan diatur dalam UU Cipta Kerja. Justru para pekerja mendapat kepastian pembayaran tambahan lainnya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca Juga: Menko Airlangga: Tujuan UU Cipta Kerja untuk Pangkas Regulasi

 “Kemudian yang kedua terkait pesangon itu diatur ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun up skilling serta diberikan akses pekerjaan yang baru,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai waktu kerja lanjut Airlangga, pengusaha tetap wajib untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja seperti UU yang sudah ada. Sementara pekerjaan yang sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur sesuai Pasal 77.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

“Kemudian yang terkait dengan waktu kerja istirahat minggu tetap seperti uu lama sementara yang sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti ecommerce itu diatur Sesuai dengan pasal 77,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketentuan pekerja atau buruh alih daya atau outsourcing. Menurutnya, pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.

"Untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur mereka yang dibutuhkan untuk perawatan atau maintanance, ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun kepada mereka yang akan melakukan atau datang sebagai buyers," jelasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini