UU Cipta Kerja Untungkan UMKM, Begini Penjelasan Menteri Teten

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 08 Oktober 2020 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 08 320 2290296 uu-cipta-kerja-untungkan-umkm-begini-penjelasan-menteri-teten-NCO1hasWx3.jpg Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menjadi angin segara kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena menurutnya, ada sejumlah keuntungan yang diterima para pelaku UMKM.

Menurut Teten, adanya UU Cipta Kerja ini juga mampu menyerap lapangan kerja. Sehingga bisa memperkuat posisi pelaku UMKM di masa mendatang.

Baca Juga: ADB: UU Cipta Kerja Bisa Pulihkan Ekonomi Indonesia

"Jadi bagi kami ini sangat positif dan saya kira akan memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2020).

Tak hanya itu, proses perizinan bagi para pelaku UMKM juga akan dipermudah. Karena nantinya para pelaku UMKM hanya perlu mendaftarkan usahanya saja.

Baca Juga: Hitung-hitungan Pesangon di UU Cipta Kerja

Sebelumnya, para pelaku usaha ini disamaratakan dengan jenis usaha besar lainnya. Sehingga proses pengajuannya menjadi lebih sulit.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi kemudahan usaha menengah dan besar, yang bermitra dengan usaha mikro. Teten mengakui bahwa Kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar ini memang sengaja didorong oleh pemerintah.

 

Sebab, dari catatan pengalaman di dalam negeri dan di banyak negara lainnya, terbukti bahwa UMKM yang bisa tumbuh besar adalah UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha besar. Dimana, sistem produksinya terintegrasi dengan usaha besar sebagai supplier bahan baku, supplier barang setengah jadi, spare part, dan lain sebagainya.

"Lalu yang paling penting juga yaitu pengelolaan terpadu usaha UMKM melalui sinergi dengan pemangku kepentingan. Saya kira ini akan mempermudah 'one get policy' untuk percepatan pengembangan UMKM," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga terdapat insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, akan ada pemberian fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMKM, yang nantinya bagi mereka memiliki masalah hukum dalam bisnisnya.

Teten juga menyebut produk atau jasa UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah nantinya juga akan diprioritaskan. Nantinya lanjut Teten, akan ada upaya market-driven, di mana belanja pemerintah akan diprioritaskan untuk menyerap produk UMKM.

Selain itu, akan ada pemberian fasilitas tempat usaha bagi UMKM. Seperti misalnya di rest area, stasiun, terminal angkutan pelabuhan, bandara, dan lain-lain, untuk melakukan promosi dan penjualan produk UMKM.

"Ini luar biasa karena bagi UMKM menyewa tempat-tempat strategis untuk berjualan itu sesuatu kemewahan. Ini yang kita sekarang berikan, ruang bagi UMKM yang sangat besar untuk bisa berjualan di tempat-tempat strategis," jelas Teten.

Sementara untuk operasi, Teten mengakui bahwa selama ini banyak keluhan di mana untuk mendirikan koperasi itu sulit dan harus berjumlah 20 orang. Namun, saat ingin hal tersebut telah dipermudah bagi UMKM karena cukup sembilan orang saja sebagai persyaratannya.

"Koperasi juga masih kesulitan melakukan rapat anggota. Ketika koperasi makin besar, maka makin sulit. Nah sekarang dimungkinkan dengan digitalisasi. Jadi saya kira ini akan mempermudah sehingga kemungkinan bagi tumbuh kembangnya koperasi dalam skala besar sangat dimungkinkan. Karena dari segi manajemen, dengan digitalisasi ini akan memudahkan," kata Teten.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini