BKPM: 35 Investor Kritisi UU Cipta Kerja Tak Pernah Investasi di RI

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 08 Oktober 2020 19:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 08 320 2290648 bkpm-35-investor-kritisi-uu-cipta-kerja-tak-pernah-investasi-di-ri-awWqGYVbU1.jpeg UU Cipta Kerja Disahkan DPR. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait surat terbuka 35 perusahaan investor global terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Surat terbuka keberatan UU Cipta Kerja ini pun mendapatkan banyak sorotan.

Menurut Bahlil, 35 perusahaan tersebut tidak terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Bahkan dirinya sudah melakukan pengecekan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak menemukan nama-nama perusahaan yang dimaksud.

Baca Juga: 6 Poin Penting Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja

"Artinya harus juga dilihat di sini bahwa ada beberapa negara yang tidak ingin Indonesia ini juga bisa lebih baik," ujarnya dalam video konference, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, dirinya mengaku heran jika ada perusahaan yang mengaku investor global membuat surat terbuka penolakan UU Cipta Kerja. Menurutnya, tindakan tersebut diduga berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki tujuan untuk mengadu domba.

"Nah saya malah bertanya kalau memang dia enggak pernah melakukan investasi di Indonesia, kalau dia tidak melakukan kegiatan usahanya di Indonesia tiba-tiba dia membuat surat terbuka tidak setuju, Ada apakah ini?" jelasnya.

Baca Juga: 12 Poin UU Cipta Kerja Jadi Polemik, Begini Penjelasan DPR

Sebagai informasi, ada sekitar 35 perusahaan yang mengaku investor global membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja. Menurut mereka, pengesahan UU Cipta Kerja berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Para investor yang porsi nilai investasinya di RI mencapai USD4,1 triliun tersebut juga menyebut RUU Cipta Kerja beresiko melanggar standar praktik terbaik (best practice) investasi internasional. Isi surat tersebut menyebut bahwa pandangan investor global ini justru bertentangan dengan argumentasi yang selama ini dibangun pemerintah bahwa RUU Ciptaker dirancang untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini