Bukan Dihapus, Proses Izin Amdal Lebih Sederhana di UU Ciptaker

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2020 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 320 2290946 bukan-dihapus-proses-izin-amdal-lebih-sederhana-di-uu-ciptaker-jkJE6b0Bia.jpg Infrastruktur (Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law di sektor lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, Amdal hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit.

 Baca juga: Tolak IMB Dihapus, Wali Kota Tangsel Beri Saran ke Menteri ATR

"Amdal tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susiwijono dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.

 Baca juga: Pemda hingga Pengembang Kompak Minta IMB dan AMDAL Dijadikan Satu Paket

"Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum," katanya.

Lebih jauh Susiwijono menjelaskan, AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan.

"Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini