7 Fakta di Balik UU Ciptaker Bikin Lapangan Pekerjaan

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 11 Oktober 2020 06:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 320 2291003 7-fakta-di-balik-uu-ciptaker-bikin-lapangan-pekerjaan-2yBEy5CSf5.jpeg UU Cipta Kerja Disahkan DPR. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Undang-undang Cipta Kerja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun banyak penolakan dari para buruh dan pekerja utamannya di sektor ketenagakerjaan.

Penolakan dari para buruh dan pekerja ini karena UU Cipta Kerja ini merugikan mereka. Belum lagi, pembahasan tentang UU Cipta Kerja ini terlalu terburu-buru.

Namun dari pihak pemerintah, mengklaim UU Cipta Kerja ini sudah sangat ditunggu kehadiranya oleh para investor. Karena kehadiran investor ini bisa membuka lapangan pekerjaan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Mengingat Indonesia saat ini memiliki bonus demografi yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya adalah mayoritas penduduk Indonesia memiliki usia produktif atau kerja.

Menurut Airlangga, untuk merealisasikan hal tersebut Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

Salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyak dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun yang seringkali mengganjal adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit.

“Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi,” kata Airlangga dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Polemik dan manfaat dari UU Cipta Kerja mengenai ketersediaan lapangan kerja ini memiliki beberapa fakta menarik. Dirangkum Okezone, Minggu (11/10/2020), berikut fakta menarik terkait UU Cipta Kerja yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya:

1. Sediakan Lapangan Pekerjaan

Salah satu masalah Indonesia untuk menjadi negara maju adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya.

kehadiran UU Ciptaker bisa menjadi solusi. Karena dengan adanya UU Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi.

2. UU Cipta Kerja Bukti Kehadiran Negara Lindungi Pekerja

Lewat RUU Cipta kerja dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja, antara lain negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

3. Lapangan Kerja Semakin Banyak

Pemerintah akan mempercepat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tujuannya supaya segera diimplementasikan para pengusaha dan investor.

Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang ada di UU Ciptaker. Namun tidak akan menambahkan aturan baru yang mana hanya agar operasional UU Ciptaker bisa berlangsung dengan tepat sasaran

Diharapkan Omnibus Ciptaker ini bisa menggerakkan dunia usaha dan memperluas lapangan kerja. Adapun UU Ciptaker ini sangat berpihak pada pekerja

4. Postingan Menaker Banjir Unek-unek Netizen

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menulis surat terbuka mengenai UU Cipta Kerja kepada serikat pekerja/serikat buruh. Surat tersebut disampaikan melalui sebuah postingan di akun Instagram resmi milik Kemnaker.

Postingan tersebut langsung disikapi para netizen. Setidaknya, hingga berita ini diturunkan, postingan surat terbuka Menaker Ida telah disukai 20.202 para Iger (sebutan bagi pemilik akun Instagram). Namun, juga banyak para netizen yang mengungkapkan unek-unek.

Para Iger mengungkapkan keluh kesah nya melalui media sosial mengenai UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan pekerja. Di antara para Iger pun ada yang saling adu komentar, antara pro dan kontra.

5. Banyak Hoax UU Cipta Kerja

Pemerintah menyebut banyak informasi bohong atau hoax yang beredar di masyarakat terkait Undang-undang Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang banyak disoroti.

Misalnya kabar terkait upah minum yang dhihapus. Padahal, dalam UU Cipta Kerja pemerintah menyebut sama sekali tidak menghapus mengenai poin upah minimum.

Kabar selanjutnya mengenai pesangon yang mana banyak kabar beredar akan dihapuskan. Pemerintah mengklaim tidak pernah menghapus pesangon dan akan tetap ada bahkan akan ditambah dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

6. Siapkan Rp6 Triliun untuk JKP.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp6,6 triliun untuk JKP. Anggaran tersebut nantinya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Undang-Undang sudah masuk dalam APBN dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan.

7. 2,9 Juta Anak Butuh Lapangan Pekerjaan

Salah satu alasan pemerintah untuk buru-buru mengesahkan UU Cipta Kerja adalah untuk mendongkrak investasi. Karena investasi bisa berdampak pada penyediaan lapangan kerja yang lebih luas.

Hal ini sangat dibutuhkan karena Indonesia kini memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan. Mengingat, ada sekitar 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini