Ada Subsidi Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 11 Oktober 2020 17:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 11 320 2291839 ada-subsidi-perpajakan-dalam-uu-cipta-kerja-UdJxyIB9a2.jpg UU Cipta Kerja Berikan Subsidi Pajak. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memberikan subsidi perpajakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada tiga poin dalam subsidi perpajakan/

"Pertama Pajak Penghasilan (PPh). Seperti penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi dengan kriyeria WNA yang sudah183 hari di Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Lalu WNI 183 hari di luar Indonesia dapat menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)," bunyinya seperti dikutip Okezone, dalam butir-butir pengaturan UU Cipta Kerja Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Minggu (10/10/2020).

Kemudian, lanjut dia, penghapusan PPh Dividen DN orang pribadi sepanjang dinvestasikan di Indonesia dan badan. Dan penghapusan PPh Dividen LN yang diterima orang pribadi DN dan badan DN sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Baca Juga: Berbagai Manfaat Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja

"Kedua yakni Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Misalnya penambahan objek Barang Kena Pajak (BKP). Pengaturang Pengkreditan pajak masukan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dan mendefinisikan ulang pengertian penyerahan BKP," ungkap dia.

Baca Juga: Fakta di Balik Hoaks UMP Dihapus dalam UU Cipta Kerja

Kemudian, lanjut dia, ketiga yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti pengaturan ulang sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan pajak. Lalu pengaturan ulang imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Lalu memberikan kepastian hukum dalam penerbitan ketetapan pajak.

"Keempat yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan PDRD, termasuk dapat menetapkan tarif PDRD yang berlaku secara nasional. Dan pemerintah melakukan evaluasi Perda PDRD untuk menguji kesesuaian antara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional," ungkap dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini