UU Cipta Kerja Instrumen Percepat Lapangan Kerja

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 12 Oktober 2020 12:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 12 320 2292212 uu-cipta-kerja-instrumen-percepat-lapangan-kerja-uXdOZAZkPP.jpeg UU Cipta Kerja Percepat Lapangan Pekerjaan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut pertumbuhan ekonomi berkualitas berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan. Misalnya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, maka perekonomian meningkat.

Saat ini, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7-3 juta per tahun atau meningkat dari saat ini 2 juta per tahun. Sementara ada 2,29 juta orang yang tidak dan belum bekerja.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Jadi Negara Maju

“UU Cipta Kerja adalah salah satu instrumen untuk mempercepat hal ini,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Dr Karomani mengatakan, UU Cipta Kerja bukanlah kitab suci yang sempurna. Oleh karena itu, draf UU Cipta Kerja ini bisa disempurnakan implementasinya dengan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

Baca Juga: 6 Fakta UMKM Diuntungkan dengan UU Cipta Kerja

Bahkan juga bisa dengan uji materi. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada masyarakat serta akademisi untuk mengawal UU Cipta Kerja ini dengan aktif berkomunikasi bersama pemerintah.

“Jadi jangan anggap tak ada solusi, lalu pada panik, demo anarkis, saling caci maki. Mari kita kawal UU Cipta Kerja dengan komunikasi terbuka dan cendikia agar sesuai dengan harapan kita bersama," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi langkah Menaker membuka dialog dengan kalangan akademisi. Menurutnya, inilah pertama kalinya para rektor diajak rembugan secara mendalam mengenai UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefudin mengatakan, selama ini upaya sosialiasasi pihak pemerintah sudah cukup. Namun untuk hal-hal yang sensitif seperti UU Copta Kerja ini masih dirasa masih kurang.

“Diharapkan apabila UU Cipta Kerja telah resmi diserahkan DPR kepada pemerintah, para rektor juga dapat menerima UU tersebut untuk ditelaah di kampus masing-masing,” jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini