Pengusaha Sebut UU Cipta Kerja Perbaiki Salah Kaprah Aturan Outsourcing

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 15 Oktober 2020 18:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 15 320 2294282 pengusaha-sebut-uu-cipta-kerja-perbaiki-salah-kaprah-aturan-outsourcing-xOWPLtyTZw.jpg Pengusaha (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Outsourcing menjadi salah satu poin yang disorot dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Mengingat, dalam UU ini para pengusaha menghapus batasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk outsourcing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengaturan outsourcing pada UU 13 TTahun 2003 menimbulkan salah kaprah, sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja ini kesalahpahaman tersebut diluruskan.

Hariyadi menjelaskan, sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan mencontohkan beberapa pekerja yang diperbolehkan untuk outsourcing seperti driver, katering, security hingga cleaning service. Namun yang justru di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah dibuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain.

“Dulu juga salah kaprah. Ada 5 sektor yang hanya boleh di-outsourcing, sekuriti, katering, driver, pekerjaan yang dikaitkan dengan perminyakan, dan kebersihan atau cleaning service. Padahal itu di UU 13/2003 adanya di bagian penjelasan sebagai contoh," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Upah Tak Turun meski Ada UU Cipta Kerja, Apindo: Tahun Depan Masih Sama 

Salah kaprah ini terjadi karena adanya dinamika politik yang terjadi saat itu, sehingga pemerintahan saat itu menjadikan lima sektor itu saja yang diperbolehkan untuk melakukan outsourcing.

"Tapi karena dinamika politik pada pemerintahan Pak SBY, itu malah ditarik menjadi Permen, yang ini yang boleh di-outsourcing, ini yang kacau, padahal hanya contoh. Jadi di Cipta Kerja ini dikembalikan, bahwa yang namanya outsourcing ini tidak dibatasi,” jelasnya.

 

Lagi pula lanjut Hariyadi, outsourcing dalam bisnis merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan outsourcing sudah terjadi atau dilakukan di beberapa negara pun sudah dilakukan.

“Padahal kalau kita melihat secara objektif itu adalah business model. Di seluruh dunia outsourcing itu adalah hal yang lumrah. Karena dunia juga sekarang merujuk pada spesialisasi. Contohnya pabrik otomotif. Enggak ada pabrik motor, mobil, sepeda motor yang bisa bikin dari skrup, sampai mesin enggak ada. Semua pasti di-outsourcing,” jelas Hariyadi.

Yang harusnya menjadi perhatian adalah bukan sistem outsourcing. Justru, harusnya bagaimana memberikan perlindungan kepada para pekerja di perusahaan outsourcing.

“Yang diatur adalah perlindungannya kepada pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing, itu yang harusnya diamankan, itu kita harus menghargai hak-hak normatifnya. Jadi salah kaprahnya itu dibetulkan,” kata Hariyadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini