Sebagai gambaran, ketentuan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing muncul dalam Pasal 143 hingga 144 UU Cipta Kerja. Pasal 143 berbunyi, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Baca juga: Sofyan Djalil Diminta Bereskan Masalah Pengukuran Tanah
Sedangkan Pasal 144 merincikan, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada beberapa pihak. Di antaranya, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.
Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Beleid itu mengatur, warga negara asing hanya diizinkan memperoleh hak pakai rumah tunggal dengan jangka waktu 30 tahun dan bisa diperpanjang dua kali, yakni 20 tahun dan 30 tahun.
(Fakhri Rezy)