Orang Asing Boleh Beli Rusun di RI? Ini Penjelasan Menteri ATR

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 16 Oktober 2020 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 16 470 2294966 orang-asing-boleh-beli-rusun-di-ri-ini-penjelasan-menteri-atr-942b8ttRx4.jpg Rumah (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) buka suara terkait kepemilikan apartemen untuk orang asing. Pasalnya, hal ini menjadi sorotan masyarakat menyusul disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, pemerintah akan tetap mengatur kepemilikan rumah susun atau apartemen oleh orang asing. Tak terkecuali juga terkait pengaturan harga minimalnya.

 Baca juga: Soal Bank Tanah, Sofyan Djalil Jamin Tak Ada Lagi Mafia

“Harga menjadi pedoman. Orang asing tidak boleh bersaing dengan warga negara Indonesia untuk kemepilikan rumah milik rakyat. Orang asing katakanlah hanya bisa beli yang minimal Rp 5 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2029).

Menurut Sofyan, aturan yang ada di dalam Cipta Kerja tidak mengubah aturan sebelumnya. Di mana dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.

 Baca juga: Jokowi Tunjuk 3 Menteri Jadi Penanggung Jawab Bank Tanah

Meskipun dirinya tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan tersebut. Karena dirinya hanya menjelaskan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja kini sedang disiapkan dan penyusunannya akan digeber dalam waktu 1,5 bulan.

“UU Cipta Kerja mendesain definisi antara tanah dan apartemen dibedakan. Orang asing bisa beli apartemen tanpa tanah dan bisa memiliki strata title,” kata Sofyan.

Sebagai gambaran, ketentuan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing muncul dalam Pasal 143 hingga 144 UU Cipta Kerja. Pasal 143 berbunyi, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

 Baca juga: Sofyan Djalil Diminta Bereskan Masalah Pengukuran Tanah

Sedangkan Pasal 144 merincikan, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada beberapa pihak. Di antaranya, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Beleid itu mengatur, warga negara asing hanya diizinkan memperoleh hak pakai rumah tunggal dengan jangka waktu 30 tahun dan bisa diperpanjang dua kali, yakni 20 tahun dan 30 tahun.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini