Menaker: UU Ciptaker Pintu Masuk Ketenagakerjaan RI

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 22 Oktober 2020 21:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 22 320 2298058 menaker-uu-ciptaker-pintu-masuk-ketenagakerjaan-ri-6XC30mn1Ei.jpg Menaker Ida Fauziyah (Foto: Setkab)

MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut UU Cipta Kerja merupakan pintu masuk pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini seiring dengan penggunaan teknologi di era industri 4.0 yang membuat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus ditingkatkan.

"UU Cipta Kerja itu dijadikan pintu masuk untuk membangun ketenagakerjaan di Indonesia. Kita punya tantangan yang tidak kecil, besar sekali," ungkap Ida saat melakukan kunjungan ke UIN Maliki Malang, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: Menko Airlangga: 2,9 Juta Milenial Butuh Pekerjaan

Keberadaan teknologi di era industri 4.0 disebut Ida, bisa menggantikan banyak pekerja di Indonesia yang tidak memiliki kompetensi khusus pada bidang teknologi. Hal ini yang membuat pemerintah merasa perlu membuat penguatan SDM di Indonesia. 

Terlebih 85% tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah. Bahkan 56% pekerja di Indonesia, berlatarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

"Bahkan, kalau kita bicara SMP, rata-rata tidak lulus SMP, ada yang di bawah itu. Itu profil ketenagakerjaan kita," ucapnya. 

Hal sebaliknya terjadi di angka pengangguran di Indonesia. Dimana angka pengangguran didominasi pendidikan lebih tinggi, di mana lulusan SMA dan SMK yang menganggur sebesar 12%.

"Jadi yang bekerja, tingkat pendidikan rendah, sementara yang menganggur, itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik," bebernya.

Berangkat dari sana, Ida menjelaskan pemerintah berupaya membuka lapangan pekerjaan dengan menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan birokrasi yang panjang demi menciptakan investasi, yang bisa menyerap tenaga kerja.

Dengan kondisi tersebut, Presiden Jokowi berupaya untuk merapikan aturan main, regulasi dan menyederhanakan birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

"Yang dilakukan oleh Presiden melalui Omnibus Law, mengangkut semua peraturan yang menjadi sumbatan itu dalam sebuah bus, yang disebut Omnibus Law. Praktik ini juga dilakukan oleh berbagai negara," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini