Kerja saat Cuti Bersama, Pekerja Wajib Diberi Upah Lembur

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 27 Oktober 2020 14:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 27 320 2300257 kerja-saat-cuti-bersama-pekerja-wajib-diberi-upah-lembur-ROy23OnECN.png Cuti Bersama Tergantung Kesepakatan Antara Pekerja dengan Perusahaannya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan tidak memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya saat cuti bersama besok. Mengingat, cuti bersama bagi karyawan swasta bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, meskipun tak mendapatkan sanksi, perusahaan harus memberikan upah lembur seperti hari biasa. Selain itu, hak cuti tahunanya tidak boleh berkurang.

Baca Juga: Cuti Bersama Swasta Tergantung Kesepakatan Pekerja dengan Bosnya

Sementara bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan cuti pada cuti bersama, maka hak cuti yang diambil mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

"Karena fakultatif, maka tidak wajib dan tidak ada denda. Dan apabila dinyatakan sebagai hari cuti bersama, tapi ternyata pekerja harus masuk kerja, maka berlaku upah lembur," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Menurut Ida, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kesepakatan ini dilakukan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Baca Juga: Libur Panjang Akhir Oktober, Menhub Tak Ingin Ada Gelombang Kedua Covid-19

Sebagai informasi, sebelumnya aturan cuti bersama sudah ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020. Sebenarnya, dalam aturan tersebut cuti bersama bakal jatuh pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. Sementara tanggal 29 Oktober 2020 adalah libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad saw.

"Cuti bersama bagi sektor swasta itu fakultatif, maka pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dan pengusaha dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perusahaan," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini