Edhy Prabowo Jadi Tersangka, PNS KKP Diminta Tetap Semangat

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 26 November 2020 12:41 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 320 2316553 edhy-prabowo-jadi-tersangka-pns-kkp-diminta-tetap-semangat-iBK70RpwA4.jpg Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK. (Foto: Okezone.com/KKP)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Meski Edhy tengah menjalani proses pemeriksaan, aktivitas kantornya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjalan seperti biasa

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, aktivitas perkantoran KKP dipastikan berjalan seperti biasa.

Baca Juga: Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Kursi Menteri KKP, Berikut Pernyataan Lengkapnya

“Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” ujar, dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Aktivitas kantor tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020.

Baca Juga: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo Vs Susi, Nelayan Pilih Siapa?

"Seluruh pegawai di lingkungan KKP agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, baik di rumah, di perjalanan dan di tempat kerja," kata dia.

Antam juga meminta para pegawai tetap fokus dan semangat dalam bekerja, serta menjaga soliditas internal KKP. Hal tersebut penting, sebab pelayanan prima ke masyarakat merupakan prioritas utama KKP.

Dia juga meminta para pegawai menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat," tegas Antam.

Sementara itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini