4 Syarat Perusahaan Jakarta yang Tak Naikkan UMP 2021

Bima Setiyadi, Jurnalis · Kamis 26 November 2020 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 320 2316690 4-syarat-perusahaan-jakarta-yang-tak-naikkan-ump-2021-pRhv8d55Ui.jpg Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 3100 Tahun 2020.

SK ini Tentang Kriteria dan Persyaratan Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan UMP 2020 Bagi Pengusaha, Perusahaan dan Atau Pihak Pemberi Kerja yang Terdampak Secara Ekonomi Akibat Covid 19.

Dalam laman Instagram @disnakertrans_dki_jakarta yang dikutip pada Kamis (26/11/2020), ada sejumlah kriteria dan persyaratan permohonan pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai berikut :

Baca Juga: Penetapan UMP 2022 Gunakan Pedoman UU Cipta Kerja 

Termasuk 15 sektor terdampak:

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

b. Pertambangan dan Penggalian;

c. Industri Pengolahan;

d. Pengadaan Listrik dan Gas;

e. Pengadaan Air, Penglolaan Sampah, Limbah;

f. Konstruksi;

g. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor;

h. Transportasi dan Pergudangan;

i. Akomodasi dan Makan Minum;

j. Jasa Keuangan dan Asuransi;

k. Real Estat;

l. Jasa Perusahaan (Professional, Ilmiah dan Teknis,

Penyewaan, Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan);

m. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial;

n. Jasa Pendidikan;

o. Jasa Lainnya (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Jasa Lainnya, Rumah Tangga, Badan Internasional).

 Rupiah Melemah di Angka Rp14.777/USD

Persyaratan:

 

1. Surat permohonan

2. Surat pernyataan

3. Salinan NIB yang mencantumkan kode KBLI

4. Data jumlah pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja

Tambahan data pendukung:

a. Laporan laba rugi periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; dan

b. Dokumen Informasi Debitur (ideb) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Oktober 2020, apabila ada.

Prosesnya akan diverifikasi sebelum disetujui atau tidak disetujui. Persyarata pemohon dapat dikirimkan ke Disnakertrans DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO, Usman Harun Nomor 52 Jakarta Pusat atau melalui email ke [email protected]

Diketahui sebelumnya,Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2021. Langkah itu ditempuh mempertimbangkan masa pandemi virus Corona (Covid-19) yang berdampak terhadap sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Sabtu (31/10/2020).

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," ungkap Anies dalam keterangan persnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini