JAKARTA - Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali tersandung kasus korupsi. Kali ini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB).
Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19. Dirinya diperkirakan telah menerima uang Rp17 miliar.
Presiden Joko Widodo pun sering mengingatkan para pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi, apalagi dalam keadaan sulit seperti saat ini. Kepala Negara mempersilakan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Gaji Menteri Segini, Kok Masih Korupsi?
"Kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada 'mens rea' (niat jahat) silakan bapak ibu 'gigit' dengan keras, uang negara harus diselamatkan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Presiden Joko Widodo, dikutip dari Antara, Minggu (6/12/2020).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui "video conference" yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhamad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, para gubernur, bupati, wali kota serta para pejabat terkait lainnya.
Baca Juga: Mensos Juliari Minta Kepesertaan PKH Maksimal 5 Tahun
"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan tata kekola yang baik harus didahulukan," ungkap Presiden.
Tugas para penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK dan penyidik pegawai negeri sipil menurut Presiden Jokowi adalah menegakkan hukum.
"Tapi saya juga ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada 'mens rea' juga jangan menebarkan ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," tambah Presiden.
Menurut Presiden, BPKP, inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola.
"Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK, harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK harus kita lanjutkan," ungkap Presiden.
Dengan semangat sinergi sekaligus "check and balance" Presiden Jokowi meminta agar dibuat sistem peringatan dini bila ada potensi korupsi.
"Bangun sistem peringatan dini, 'early warning system', perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel," tegas Presiden.
