DKI Pangkas Pajak PBB 20% hingga Kendaraan 50%, Cek Syaratnya

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 20 Desember 2020 09:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 20 320 2330904 dki-pangkas-pajak-pbb-20-hingga-kendaraan-50-cek-syaratnya-MJo0Bl3Bmy.jpg Relaksasi Pajak. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020. Kebijakan itu dikeluarkan demi mencegah meluasnya kebangkrutan dunia usaha saat krisis akibat pandemi Covid-19.

"Dengan telah terbitnya kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat," tulis rilis dari Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang dikutip Okezone, Minggu (20/12/2020).

Baca Juga: Saran Bank Dunia agar Ekonomi RI Cepat Pulih, Perbesar Pajak Crazy Rich

Rencananya kebijakan keringanan ini akan dievaluasi di akhir tahun ini apakah akan dilanjutkan atau tidak dengan memperhatikan kondisi resesi ekonomi negara Indonesia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kedepannya sedang merumuskan bentuk insentif yang tepat bagi para Wajib Pajak yang selama ini telah patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Jurus Baru Sri Mulyani Kumpulkan Pajak di Indonesia

Berikut rincian kebijakan relaksasi pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020:

1. Pemberian Keringanan Pokok Pajak diberikan untuk :

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan ketentuan :

- Diberikan keringanan sebesar 20% dari pokok pajak

- Tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya

- Harus mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem SPPT PBB-P2 elektronik (e-SPPT) di laman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan ketentuan :

- Diberikan keringanan sebesar 50% dari pokok pajak untuk kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang

- Tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya

2. Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan untuk :

a. Keterlambatan pembayaran Setoran Masa Pajak tahun 2020 untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

b. Keterlambatan pembayaran Pajak Reklame atas ketetapan yang diterbitkan tahun 2020.

c. Keterlambatan pembayaran PBB-P2 dan PKB objek kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang, diberikan penghapusan untuk seluruh tahun pajak.

3. Kebijakan diberikan secara otomatis tanpa permohonan dari wajib pajak.

4. Kebijakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini