Menko Luhut Ingin Obat Herbal Masuk Rujukan Program JKN

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 21 Desember 2020 18:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 21 320 2331645 menko-luhut-ingin-obat-herbal-masuk-rujukan-program-jkn-Qcfb0HkXvo.jpg Obat Modern Asli Indonesia. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan bahwaa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mendorong relaksasi daftar obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) bisa masuk ke dalamnya dan digunakan oleh dunia medis di Indonesia.

"Awal tahun Pak Menko akan mengusulkan dilakukannya rakor khusus untuk ini, agar OMAI dibukakan pintu masuk ke JKN. Karena arahan beliau OMAI ini dimasukkan saja dulu dalam JKN, biar nanti produsen farmasi menawarkannya langsung ke dokter dan Rumah Sakit. Jangan kita tutup pintunya duluan," kata Seto, Jakarta, Senin (21/12/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Duit Rp54,4 Triliun untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Dirinya juga mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah lebih dulu menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.

Dengan aturan TKDN produk farmasi yang baru, telah mendorong kemandirian industri obat nasional dengan bahan baku herbal dari dalam negeri.

Baca Juga: Awas Ada Surat Rapid Test Antigen Abal-Abal

"Kita harus kompak memasukkan TKDN sebagai komponen utama, dan bahan bakunya ada di domestik. Namun, kita juga ingin pemain farmasi domestik bisa memberikan harga obat yang kompetitif. Jangan karena sudah diakomodir masuk dalam TKDN, lalu harganya dibuat tinggi," tegas Seto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Muhammad Khayam sendiri menegaskan komitmen dalam meningkatkan kemandirian industri obat nasional yang selama ini sangat bergantung pada bahan baku impor.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tersebut, Khayam menjelaskan perubahan penghitungan TKDN produk farmasi yang mempermudah produsen OMAI di dalam negeri.

"Sesuai aturan baru, menghitung TKDN obat tidak lagi memakai metode cost based, melainkan dengan metode processed based," jelas Khayam.

Dia menjelaskan penghitungan nilai TKDN produk farmasi berdasar processed based dilakukan dengan pembobotan terhadap kandungan bahan baku Active Pharmaceuticals Ingredients (API) sebesar 50%, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30%, proses produksi sebesar 15% serta proses pengemasan sebesar 5%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini