2 Komisaris Bumiputera Rangkap Jabatan Beberapa Direktur, Kok Bisa?

Hafid Fuad, Jurnalis · Sabtu 26 Desember 2020 08:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 26 320 2334047 2-komisaris-bumiputera-rangkap-jabatan-beberapa-direktur-kok-bisa-o2yD49iye0.jpg Rangkap Jabatan (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - AJB Bumiputera 1912 mengangkat dua Komisaris Independen untuk merangkap beberapa jabatan direktur sekaligus. Hal ini dilakukan demi menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) tanpa seizin regulator yaitu OJK. Karena sesuai PP 87/2019, agenda Sidang Luar Biasa (SLB) RUA harus mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.

Baca Juga: Klaim Tak Kunjung Cair, Puluhan Nasabah Geruduk Kantor Bumiputera

Rangkap jabatan dilakukan oleh Komisaris Independen Zainal Abidin yang merangkap sebagai Direktur Utama dan Direktur Pemasaran, Erwin Situmorang yang merupakan Komisaris Independen merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Teknik, Dena Chaerudin sebagai Direktur SDM merangkap Direktur Kepatuhan. Sementara Ketua BPA Nurhasanah statusnya dinyatakan sudah lengser sejak 19 Desember 2020.

Karena itu Ketua Serikat Pekerja (SP NIBA) AJB Bumiputera, Rizky Yudha Pratama mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengintervensi keadaan Bumiputera.

Baca Juga: Pemegang Polis Asuransi Bumiputera Minta Kepastian Pencairan Dana

"Kami tahu ada SLB yang dilakukan. Ini tidak sesuai PP 87 Tahun 2019, sehingga hasilnya akan sia-sia, membuang biaya dan tenaga saja. Harapan kami ini nanti dibatalkan sepihak oleh OJK," ujar Rizky, Sabtu (26/12/2020).

Karena itu Rizky mendesak OJK agar membatalkan seluruh keputusan RUA sesuai kewenangannya dalam PP 87 / 2019. Agenda tersebut dinilai berpotensi membahayakan kelangsungan AJB Bumiputera. Berikutnya OJK juga harus mempercepat skema penyelamatan AJB Bumiputera demi kepentingan ekonomi nasional.

"Ini adalah pengambilan keputusan dan kegiatan operasional yang berisiko besar. Dampaknya bisa memperburuk kondisi likuiditas keuangan dan mengancam nasib pemegang polis serta karyawan," jelasnya.

Sementara itu salah satu pihak manajemen AJB Bumiputera Jaka Irwanta menceritakan kronologis yang terjadi saat tiga anggota BPA mengadakan Sidang Luar Biasa (SLB) secara virtual zoom meeting pada 23 Desember 2020. Hasilnya mereka mengambil keputusan sepihak mengganti semua direksi.

"Skenario tersebut dilakukan karena permintaan BPA terkait uang pesangon sebesar Rp2 miliar yang mereka putuskan sendiri. Namun permintaan tersebut tidak dibayar direksi karena ada aturan dari OJK untuk tidak membayar pesangon BPA," ujar Jaka hari ini.

Dengan demikian tentunya ini membuat nasib jutaan pemegang polis atau nasabah semakin gelap. Titik terang masih belum muncul di saat RUA atau Badan Perwakilan Anggota (BPA) existing harus berakhir masa tugasnya pada Sabtu (26/12/2020) ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini