Menteri KKP: Natuna Rawan Ilegal Fishing, Jangan Kalah Sama Perampok

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 29 Desember 2020 08:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 29 320 2335411 menteri-kkp-natuna-rawan-ilegal-fishing-jangan-kalah-sama-perampok-CPEIXdtXks.jpg Kapal Nelayan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memantau pengawasan wilayah rawan illegal fishing. Menurutnya ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan di wilayah rawan khususnya di pulau-pulau terluar juga memiliki makna penting dari sisi kedaulatan (sovereignty).

Baca Juga: Gantikan Edhy Prabowo, Mentan: Tak Boleh Ada Korupsi!

“Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin merampok kekayaan laut nusantara,” ujar Trenggono di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Sebagaimana diketahui sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember 2020, Trenggono yang ditunjuk untuk menggantikan Edhy Prabowo ini langsung tancap gas untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga: Edhy Prabowo Tersangka, Mentan: Ada UU untuk Berikan Sanksi

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu fokus utama Trenggono untuk memastikan bahwa sumber daya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

"Kita bergerak cepat untuk meningkatkan kinerja aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," katanya

Menteri yang biasa disapa Trenggono ini juga memastikan akan memperkuat pengawasan di wilayah rawan illegal fishing.

“Ekosistem pengawasan harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi serta sarana pendukung lainnya”, tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini