Outlook Ekonomi 2021: Menko Airlangga, Menko Luhut, hingga Gubernur BI Angkat Bicara
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi Indonesia tahun depan sebesar Rp858,5 triliun. Bahkan, hingga 2024 realisasi investasi dalam negeri ditetapkan sebesar Rp1.239,3 triliun.
Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan, target tersebut sudah dirumuskan dalam Renstra atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BKPM Tahun 2020-2024. Dengan demikian, hingga 2024 BKPM optimis realisasi nilai investasi dalam negeri naik sebesar 50%.
"Target realisasi kita, walaupun kita bisa capai mungkin di tahun ini, tapi di tahun ke depan target kita di 2020 hingga 2024 akan meningkat hampir 50%, di tengah pandemi seperti ini bukan hal mudah untuk kita mencapai itu. Ini adalah hal yang harus kita lihat apa yang sebetulnya kita hadapi saat ini sehingga ke mana kita harus mengarah untuk meningkatkan daya saing kita," ujarnya.
Untuk target realisasi di tahun depan, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder sebesar Rp205,7 triliun, sebaran penanaman modal di luar Jawa senilai 49,0%.
Sedangkan Bank Indonesia (BI) menyiapkan langkah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% hingga 5,8% pada 2021.
Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis kinerja ekspor pada tahun depan akan semakin baik. Keyakinan ini seiring dengan perbaikan ekonomi global, khususnya negara mitra dagang utama Indonesia.
"Ekspor tahun depan akan semakin baik, ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi global yang akan membaik, seperti kami perkirakan di 2021 tumbuh 5%," kata Perry dalam video virtual.
Menurutnya, China sebagai salah satu negara mitra dagang Indonesia yang akan ekonominya diperkirakan akan tumbuh 7,8% serta Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan tumbuh 4,3%.
“Ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi dari ekspor,” kata dia.
Kedua, lanjut Perry, yakni dari sisi konsumsi, baik swasta maupun pemerintah. Dia mengatakan, bantuan pemerintah untuk perlindungan sosial juga akan terus mendukung daya beli masyarakat.
Ketiga, yakni dari sisi investasi. Perry memperkirakan investasi pada 2021 akan terakselerasi, tercermin dari belanja pemerintah di bidang infrastruktur yang besar, juga didukung oleh implementasi UU Cipta Kerja.
"Pemerintah di bidang infrastruktur yang besar, juga didukung oleh implementasi UU Cipta Kerja," tandasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan dua kebijakan strategis untuk pasar modal Indonesia tahun 2021 mendatang. Adapun dua kebijakan tersebut diantaranya Peraturan OJK (POJK) tentang Securities Crowdfunding dan POJK tentang Disgorgement/Disgorgement Fund.
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady menjelaskan, POJK tentang Securities Crowdfunding merupakan upaya pihaknya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dimana sasaran utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun POJK ini diharapkan bisa diterbitkan pada bulan ini dan saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita melihat saat ini sudah ada aturan tentang equity crowdfunding, kita launching 2018 baru ada 111 emiten yang mencari dana lewat platform crowdfunding dengan nilai emisi Rp150an miliar, masih kecil sekali. kita cari tau kenapa ga tumbuh dengan bagus? karena ternyata pelaku UMKM banyak yang punya bentuk hukumnya bukan perseroan terbatas (PT)," ujar Luthfy dalam Media Gathering 2020, Selasa (1/12/2020).
"Kita coba perluas itu, kita revisi POJK tentang equity crowdfunding sehingga memungkinkan bentuk usaha yang bukan PT itu bisa rising fund melalui platform crowdfunding," sambungnya.
Kemudian, kebijakan strategis kedua adalah penerbitan POJK tentang Disgorgement/Disgorgement Fund. Luthfy menyebut bahwa peraturan ini telah mendapat persetujuan dari dewan komisioner OJK saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.
Dengan adanya POJK ini diharapkan setiap kali ada masalah di pasar modal Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi investor maka ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengembalikan kerugian kepada investor.
"Kenapa menjadi lama sekali proses penyusunan peraturan ini? ternyata memang banyak isu yang berkaitan soal bagaimana memaksa orang untuk membayar atau mengembalikan uangnya seperti apa, ini butuh regulasi, koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa itu," kata dia.
Dia menyebut, OJK juga melakukan koordinasi dengan Kejaksaan agar jaksa bisa membantu pelaksanaan pengembalian keuntungan tidak sah ini. Ternyata, ada jalan bahwa jaksa juga dapat berfungsi sebagai pengacara negara yang bisa diminta bantuan untuk membantu enforcement OJK setelah menerapkan prinsip ini.
"Harapannya nanti perlindungan kepada investor akan semakin baik karena OJK sudah memiliki mekanisme untuk disgorgement," ucapnya.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudistira pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan mencapai 2,5-3%. vaksin memang menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kepercayaan konsumen khususnya kelas menengah dan atas untuk kembali berbelanja.
"Dengan adanya vaksin diharapkan mobilitas pun kembali meningkat, tentu syaratnya adalah akses vaksin yang tersedia bagi seluruh kelompok masyarakat, dan protokol kesehatan tetap dijaga," ujar dia kepada Okezone, Jumat (25/12/2020).
Lantas enapa pertumbuhan belum bisa 5%? Karena Indonesia belum menghadapi second wave atau gelombang kedua, dan ini juga butuh persiapan dari segi dana kesehatan tidak sekedar vaksin saja.
"Distribusi vaksin pun butuh waktu tidak bisa instan, apalagi jumlah masyarakat yang masuk kelompok rentan seperti lansia dan punya penyakit bawaan di Indonesia cukup tinggi. Belum lagi soal vaksin gratis atau tidak," ungkap dia.
Hal lain yang perlu dijadikan perhatian adalah investasi masih butuh waktu untuk recovery, seiring pemulihan di sisi permintaan ekspor maupun domestik. investor pun banyak yang wait and see terkait progress pembangunan kawasan industri baru seperti di batang jawa tengah misalnya.
"Jadi disaat Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5-3%, investor mulai melirik negara lain yang pemulihannya relatif lebih cepat. ada Vietnam yang diperkirakan tumbuh 6% misalnya tahun depan, bahkan di kuartal II ekonomi Vietnam sudah positif, lebih cepat keluar dari resesi dibanding Indonesia," jelasnya.
Proyeksi impor mulai meningkat khususnya impor bahan baku industri. sementara impor barang konsumsi juga terdorong oleh meningkatnya volume transaksi e-commerce, dimana porsi barang impor cukup dominan.
"Untuk impor barang modal akan terdorong oleh belanja pemerintah di sektor infrastruktur. Kondisi ini akan menyebabkan pelebaran CAD, setelah sebelumnya sempat menurun karena aktivitas impor barang dan jasa terpengaruh oleh pandemi," tandas dia.
Sementara itu, Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan pemulihan ekonomi nasional akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama penanggulangan pandemi. Kalau efektif dan pandemi berakhir Lebih cepat pemulihan ekonomi akan Lebih cepat dan Lebih baik.
"Kita berpeluang tumbuh normal dikisaran 4%-5%," kata dia kepada Okezone.
Menurutnya, penanggulangan pandemi sendiri akan dipengaruhi oleh efektivitas vaksin dan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Faktor kedua adalah efektivitas kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat guna mereformasi structure ekonomi. Maka Indonesia bisa pulih dengan pertumbuhan ekonomi yang Lebih tinggi," jelas dia.
Senada hal itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan berada di kisaran 3-4%, meningkat dibanding tahun ini, yang diproyeksikan terkontraksi di kisaran -2% hingga -1%.
"Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 2021 didorong oleh peningkatan permintaan domestik. Peningkatan permintaan ini tidak lepas dari mulai membaiknya aktivitas perekonomian dengan vaksinasi yang akan dimulai awal tahun depan," ujar dia kepada Okezone.
Kemudian, lanjut dia didukung juga oleh akselerasi belanja pemerintah secara khusus akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini juga diproyeksikan akan turut mendukung pemulihan investasi, seiring dengan sifatnya yang memberikan stimulus untuk sisi permintaan maupun penawaran.
"Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka diperkirakan akan terjadi kenaikan impor untuk bahan baku serta barang modal," ungkap dia.
Indikasi ini sudah mulai terlihat dari kuartal IV 2020, di mana sudah mulai terjadi peningkatan impor bulanan untuk bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor di tahun 2021 akan sangat bergantung dari kecepatan ekspansi dari sektor manufaktur di Indonesa.
"Alhasil, peningkatan impor pada tahun 2021 akan berpotensi mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan dimana diperkirakan akan mulai terjadi utamanya pada paruh kedua 2021, yang menjadi salah satu titik balik pada pemulihan aktivitas ekonomi di Indonesia," jelas dia.
Namun demikian, pihaknya masih perkirakan CAD akan berada di bawah 1,5% dari PDB, meningkat dibanding tahun ini yang diperkirakan berada di bawah 1% dari PDB.
"Peningkatan CAD di tahun 2021 akan memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah secara umum. Sejalan dengan terkendalinya inflasi serta transaksi berjalan yang tetap managebale, Rupiah diperkirakan cenderung stabil di kisaran 14.000-14.500 sepanjang tahun 2021 mendatang," tutur dia
Stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung oleh potensi aliran modal asing, baik di pasar saham maupun pasar obligasi. Aliran modal masuk asing berkaitan dengan semakin rendahnya volatilitas pasar global, sehingga di tahun depan risk-appetite dari investor cenderung meningkat, dan mendorong mereka untuk mencari aset-aset yang lebih berisiko.
Dari sisi perbankan, di tahun 2020, pertumbuhan kredit mengalami kontraksi, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) malah mengalami peningkatan. Peningkatan DPK disertai penurunan kredit disebabkan oleh terhambatnya aktivitas ekonomi, diikuti oleh perilaku risk-averse oleh berbagai perusahaan dan investor, sehingga mengalihkan dananya ke perbankan.
Pada tahun 2021 eiring dengan pemulihan ekonomi, diperkirakan pertumbuhan kredit akan kembali pulih, namun utamanya pada paruh kedua 2021.
"Baru pulihnya pertumbuhan kredit di paruh kedua 2021 disebabkan oleh sifat dari pertumbuhan kredit yang lagging dari pemulihan ekonomi terlebih dahulu," kata dia.
Meskipun realisasi PEN per 14 Desember sudah tercatat sekitar Rp481,61 triliun atau sekitar 69,3% dari pagu, tingkat konsumsi masyarakat belum sepenuhnya meningkat mengingat sebagian besar anggaran PEN yang terserap adalah program perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tujuannya adalah untuk membatasi dampak penurunan daya beli yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
"Sementara itu, dari sisi konsumsi masyarakat menengah dan atas cenderung masih menahan belanja meskipun beberapa indikator leading seperti Indeks Kepercayaan Konsumen mulai menunjukkan peningkatan," jelasnya.
Oleh sebab itu, kebijakan fiskal perlu terus didorong untuk memberikan confidence bagi konsumen, khususnya kelas menengah ke atas, agar perlahan-lahan mulai meningkatkan tingkat konsumsi sedemikian sehingga akan berdampak pada peningkatan produksi yang selanjutnya akan mendorong permintaan kredit.
"Dengan peningkatan permintaan kredit, maka transmisi moneter yakni penurunan suku bunga akan lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 3-4% yoy," tandas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
