JAKARTA - Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia 2021. Nantinya, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun demi menyalurkan bansos tunai kepada 34 Provinsi.
Program Bansos yang kini diubah skemanya menjadi penyaluran langsung tunai mendapatkan apresiasi. Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira dengan penyaluran secara tunai, maka pengawasannya pun akan lebih mudah dibandingkan ketika berbentuk barang.
Baca Juga: Larang Uang Bansos Dipakai Beli Rokok dan Miras, Jokowi: Hati-Hati Nih yang Bapak-Bapak
"Terkait bansos tentunya perlu didukung perpindahan dari berbasis barang ke transfer uang. Pengawasan jadi lebih mudah dibandingkan berbentuk barang," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (4/1/2021).
Menurut Bhima, bantuan yang sifatnya sembako rawan untuk suap dan bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk dimainkan. Sedangkan jika bantuan tersebut dilakukan secara langsung, maka akan tercatat di bank seluruh uang yang ditransfer.
Baca Juga: Jokowi: Bilang ke Tetangga, Bansos Cair Lewat Bank BUMN dan Kantor Pos
"Kalau berbentuk barang saat pengadaan sembako saja rawan suap dan markup. Sementara bantuan yg sifatnya transfer tunai, seluruh transaksi tercatat di bank dan bisa ditelusuri," jelas Bima.