JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove. Dari luas lahan kritis 637 ribu hektar, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektar tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu 620 ribu hektar.
Pada Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menjelaskan manfaat ekosistem mangrove yang mampu mengurangi 10 – 31% emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. Nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 Gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim.
Baca Juga: Liburan ke Situbondo, Intip Hutan Mangrove Habitat Burung Blekok Eksotis
Selain itu, ekosistem mangrove mampu meningkatkan produktivitas perikanan, kepiting, dan silvofishery. Manfaat lain yaitu ekowisata dan produk turunan seperti dodol, sirup, keripik, dan lain-lain.
Menko Luhut juga menjelaskan peran masing-masing K/L untuk mencapai sasaran rehabilitasi dan perlindungan mangrove dari segala aspek. Termasuk peran Menteri Parekraf membina desa ekowisata dan Menteri PPDT yang diharapkan membangun desa mangrove binaan selain KLHK, KKP, BRGM, Kemenkeu dan BAPPENAS. Pemerintah kerja keras untuk ini, dengan time-table yang harus disusun secara ketat.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dikutip Selasa (12/1/2021).
Baca Juga: Kembangkan Wisata Mangrove, Pemprov Kaltara Gandeng Perusahaan Jerman
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektar (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektar (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektar (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektar (30%). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Siti mengatakan hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan.
Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar. Oleh karena itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas K/L.
Pada saat ini sudah ada kerjasama KfW Jerman dan KLHK senilai 20 juta Euro, serta sedang berproses dukungan dari World Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas senilai lebih dari USD200 juta. Upaya percepatan implementasi sudah dilakukan pemerintah di antaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 Provinsi seluas 600 ribu hektar yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat. Penanaman mangrove sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
