Share

Cantrang Kembali Dilegalkan Jadi Persoalan Serius

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 19 Januari 2021 18:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 320 2347233 cantrang-kembali-dilegalkan-jadi-persoalan-serius-0LQ54WZuia.jpg Legalkan Cantrang, Begini Kata Nelayan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas.

Permen ini merevisi regulasi sebelumnya, yaitu Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Di dalam Permen yang ditandatangan oleh Edhy Prabowo, khususnya pasal 36, cantrang dikeluarkan dari kategori alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Baca Juga: Menteri Edhy: Cantrang Perlu Diatur

Adapun alat tangkap yang dikategorikan melanggar adalah pair sein, lampara dasar, pukat hela dasar berpalang (beam trawl), pukat hela kembar berpapan (twin bottom otter trawl), pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl), pukat hela pertengahan dua kapal (midwater pair trawl), perangkap ikan peloncat (aerial trap), dan muro ami (drive-in net).

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati mengatakan melegalkan cantrang sebagai alat tangkap memiliki sejumlah persoalan serius.

"Karena ditingkat akar rumput baik itu nelayan tradisional maupun nelayan kecil yang paling terdampak adanya cantrang di laut. Di mana mereka menjadi silent majority," ujar dia dalam diskusi secara virtual, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Menteri Susi Ingatkan Bahayanya Tangkap Ikan Pakai Cantrang

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), juga mencatat, penerbitan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 yang melegalkan cantrang sebagai alat tangkap memiliki sejumlah persoalan serius. Seperti, Permen ini mengabaikan temuan KKP sendiri yang dipublikasikan dalam dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2018 yang menyebut cantrang dapat menyebabkan tiga hal

Pertama, mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput.

Kedua, dengan memberikan izin penggunaan cantrang diberikan di WPP 712 yang berada di perairan laut Jawa, KKP terus mendorong eksploitasi sumber daya ikan di kawasan tersebut demi memanjakan para pengusaha perikanan skala besar yang rata-rata berada di kawasan utara Pulau Jawa.

Dengan terbitnya Permen 59/2020, KKP tidak mempertimbangkan keberadaan 470.020 nelayan skala kecil yang berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya ikan untuk hidupnya.

Ketiga, Permen tersebut diundangkan pada tanggal 30 November 2020, lima hari setelah Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi ekspor lobster.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini