Gandeng Kemlu, Erick Thohir Siapkan Pertamina Go Global

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 28 Januari 2021 16:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 28 320 2352504 bumn-go-global-erick-thohir-minta-bimbingan-menlu-retno-l2SsLX84hd.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk membenahi rantai pasokan (supply chain) di dalam negeri lewat upaya akuisisi perusahaan di luar negeri.

Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) pun menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Luar Negeri terkait kerjasama ekonomi untuk mendukung BUMN Go global.

Baca Juga: Utang BUMN Rp1.682 Triliun, Infrastruktur Digas Terus

Dalam kesempatan itu, Erick mengutarakan, keinginannya untuk mendapat bimbingan dan arahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Dia mengakui, di ranah internasional Kementerian Luar Negeri memiliki footprint jauh lebih besar daripada Kementerian BUMN.

Karena itu, kerjasama antara kedua pihak juga harus diiringi oleh arahan Retno Marsudi baik pada aspek geopolitik atau pun payung hukum.

Baca Juga: Utang Garuda, Waskita dan Perumnas Segera Direstrukturisasi

"Apakah misalnya dalam pemberian kerjasama dalam bentuk payung hukumnya ataukah kebijakan geopolitik ataupun hal lain," ujar Erick dalam Konferensi pers secara Virtual, Kamis (28/1/2021).

Dia ranah global, Erick memahami, kebijakan suatu negara akan berdampak pada kinerja perseroan negara. Terutama Pertamina yang saat ini tengah menapaki sayap bisnis energi di negara-negara tujuan. Persoalan ini pun menjadi kekhawatirannya bila tidak diantisipasi lebih awal.

Meski demikian, kerjasama antara Pertamina dan Kemenlu akan menjadi jembatan bagi manajemen BUMN sektor energi itu untuk bersama-sama menghadapi perubahan geopolitik negara-nagara tujuan bisnis.

"Kami tentu pada kesempatan kerjasama suatu negara risiko itu bisa saja terjadi. Karena kita tahu negara-negara tersebut pasti punya kepentingan lain-lain yang saya rasa sewaktu-waktu bisa mengubah policy.

Tentu dengan keberadaan Kemenlu kita bisa menjembatani perubahan yang terjadi akibat situasi geopolitik itu dengan keberadaan ibu Menlu dan jajaran," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini