BLT Subsidi Gaji Dinilai Tak Tepat Sasaran, Jadi Alasan Disetop?

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 02 Februari 2021 06:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 01 320 2354750 blt-subsidi-gaji-dinilai-tak-tepat-sasaran-jadi-alasan-disetop-IzJfx7A7Hn.jpeg BLT (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan tak lagi mengucurkan dana BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta di 2021. Alhasil, mereka harus gigit jari setelah mengharapkan BLT subsidi gaji itu cair kembali di tahun ini.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai pemberian BLT subsidi gaji dirasa kurang tepat sasaran. Hal tersebut karena kini banyak pengganguran yang tak berpenghasilan namun luput dari perhatian pemerintah.

"Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income," kata Piter kepada Okezone, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga: Mohon Maaf, BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta Tak Dilanjutkan

Menurut dia, pemerintah memutuskan itu karena melihat selama ini pemberian BLT subsidi gaji kurang efektif.

"Pemerintah memang nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar bisa tepat sasaran. Yang harus terus menjadi fokus perbaikan adalah data. Siapa yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan," ujarnya.

Dia menyebut, pemulihan ekonomi masih akan terus berjalan meski BLT subsidi gaji tak lagi dikucurkan. Salah satu alasannya karena masih ada beragam bantuan yang hingga kini diberikan oleh pemerintah.

"Bansos tetap diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah, bentuknya saja yang berubah. Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100 persen kepada pelanggan 450 VA dan 50% yang 900 VA," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan.

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) .

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.(dni)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini