Transaksi Pasar Muamalah Pakai Dinar-Dirham, Wapres: Menyimpang Aturan

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 04 Februari 2021 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 04 320 2356413 transaksi-pasar-muamalah-pakai-dinar-dirham-wapres-menyimpang-aturan-JhXU5fcfQQ.jpg Wapres Ma'ruf Amin Sikapi soal Pasar Muamalah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pasar Muamalah Depok menjadi perhatian masyarakat, karena transaksinya bisa menggunakan dinar dan dirham. Padahal, alat transaksi yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, transaksi tersebut dianggap melanggar hukum, karena bertentangan dengan aturan sistem keuangan di Indonesia. Menurutnya, mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Baca Juga: Heboh Pasar Muamalah Transaksi Pakai Dinar-Dirham, Ini Kata MUI

"Ya saya kira transaksi Pasar Muamalah yang menggunakan dinar-dirham itu kan memang menyimpang dari aturan sistem keuangan kita," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).

Menurut Wapres, dalam kasus tersebut perlunya upaya penegakan hukum oleh pihak-pihak terkait. Tujuannya agar tidak terjadi kekacauan di dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional.

Terkait adanya penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terhadap orang yang melanggar, Wapres menilai hal itu merupakan upaya penegakan hukum atas pelanggaran aturan transaksi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Polemik Pasar Muamalah, Ekonom: Tidak Ada Salahnya Barter

"Sistem keuangan kita sudah mengatur bahwa alat kita itu adalah transaksi kita menggunakan uang Rupiah. Sistem negara kita kan ada aturannya, bagaimana transaksi itu diatur, ada ketentuannya tentang masalah keuangan, masalah ekonomi," jelasnya.

Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa dalam menegakkan pasar berbasis syariah atau memberdayakan ekonomi umat tetap harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti perbankan syariah yang memiliki payung hukum berupa undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

"Ketika ada di luar itu, tentu akan merusak ekosistem daripada ekonomi dan keuangan nasional kita," jelas Wapres

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini