Ternyata Ini 3 Masalah Utama Penyediaan Air Bersih di Indonesia

Aditya Pratama, Jurnalis · Jum'at 12 Februari 2021 10:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 12 320 2360873 ternyata-ini-3-masalah-utama-penyediaan-air-bersih-di-indonesia-J43Z4vcvUW.jpg Air Bersih (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ada tiga masalah utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia. Pertama, terkait dengan manajemen penyediaan air bersih.

Basuki menjelaskan, secara hidrologis jumlah air yang tersedia tetap, sehingga apabila ada yang kekurangan atau kelebihan air hal itu disebabkan manajemen pengelolaan airnya yang keliru.

"Apabila ada yang kekeringan dan kebanjiran pasti manajemen airnya yang tidak baik. Dan ada juga dalam hal kualitas, jika ada yang jelek pasti masalahnya manajemen airnya perlu diperbaiki. Contohnya jika ada waduk-waduk yang airnya warna coklat, itu dikarenakan di hulunya ada kerusakan. Hal ini membuat kualitas air menjadi buruk dan tidak bisa digunakan masyarakat,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga: Menteri Basuki Sebut Ada 3 Permasalahan Penyediaan Air Bersih 

Permasalahan kedua menurut Basuki adalah terkait kebocoran air baik yang diakibatkan secara teknis maupun administrasi yang masih tinggi. Permasalahan ketiga, mengenai tarif air, di mana mebutuhan setiap daerah berbeda sehingga besaran tarif per kubik juga berbeda. Dengan demikian perlu ditetapkan koefisien masing-masing daerah sesuai dengan UMR dan lainnya untuk menentukan tarif.

"Tiap daerah-daerah bisa menyesuaikan dengan koefisien yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemahalan, UMR, dan lainnya. Seperti Jakarta pasti berbeda dengan Cianjur. Saya kira dengan demikian mungkin cukup fair," kata dia.

Untuk mewujudkan target 100 persen akses air minum aman, Basuki juga kembali mengajak Badan Usaha untuk meningkatkan perannya dalam mempercepat pencapaian target tersebut. Hal ini mengingat kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan.

“Kita punya program 10 juta sambungan rumah (SR) dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp700 triliun. Hal ini tidak mungkin ditanggung APBN sendiri, untuk itu kita menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Umbulan salah satu contohnya yang sudah selesai dari Pasuruan dibawa ke 5 kabupaten kota termasuk kota Surabaya. Juga di Lampung ada KPBU SPAM Lampung dan ada Dumai Rokan Bengkalis itu juga sudah ada SPAM regional KPBU,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini