4 Fakta BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Korban PHK Dapat Berapa?

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 21 Februari 2021 06:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 20 320 2365550 4-fakta-blt-jaminan-kehilangan-pekerjaan-korban-phk-dapat-berapa-HkIffBoNYd.jpg Uang Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji atau Upah (BSU) tidak akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 ini. Sebagai penggantinya, pemerintah menyiapkan anggaran bantuan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaanya.

Tujuan dari anggaran ini agar masyarakat bisa terbantu selama pandemi covid-19 ini. Kementerian Ketenagakerjaan pun sudah mengatur berapa besaran upah yang akan didapatkan nantinya.

Ada sejumlah fakta menarik dari pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini sebagai pengganti BSU. Berikut Okezone merangkumnya pada Minggu (21/2/2021).

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Dihentikan, Harusnya Pekerja Terima Bantuan Rp1,2 Juta/Bulan

1. Mengintip Besaran Bantuan yang Diterima

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, mengatakan besaran uang yang diterima sebesar 45% dari upah per bulan dengan batas maksimal upah Rp5 juta per bulan selama 3 bulan. Sedangkan 3 bulan sisanya peserta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 25% dari upah sebulan.

"Besaran uang tunai ada rumusnya, yakni 45% dari gaji terakhir selama 3 bulan, dan 25% kali gaji terakhir 3 bulan berikutnya," kata Anwar.

2. JKP Merupakan Manfaat Baru

JKP merupakan manfaat baru dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Sebelumnya, Jamsostek sudah memiliki beberapa manfaat seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

3. Syarat Dapat JKP

Syarat bagi peserta yang menerima JKP adalah terdaftar sebagai peserta selama 24 bulan, dengan masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama 3 bulan.

Pengusaha yang menunggak iuran BPJS maksimal 3 bulan berturut-turut dan terjadi PHK, maka BP Jamsostek wajib membayar manfaat sebesar yang telah diatur kepada peserta. Sementara bila pengusaha menunggak iuran lebih dari 3 bulan, manfaat JKP wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada peserta.

Setelahnya pengusaha harus melunasi tunggakan dan denda terkait iuran BP Jamsostek untuk mendapatkan penggantian atas pembayaran iuran JKP. Manfaat JKP hilang bila peserta tak mengajukan permohonan klaim selama 3 bulan sejak terjadi PHK, peserta telah mendapatkan pekerjaan baru, dan peserta meninggal dunia.

4. Tak Ada BLT Subsidi Gaji, Pekerja Harusnya Dapar Bantuan Rp1,2 Juta

Ekonom dari INDEF Bhima Yudhistira menilai seharusnya nominal BLT diperbesar dari tahun lalu yang hanya Rp2,4 juta per 4 bulan menjadi Rp6 juta untuk 5 bulan. Sehingga, per bulannya pekerja mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Selain itu menurutnya, kurang meratanya penyaluran BLT pada tahun lalu juga menjadi dasar kalau seharusnya program tersebut tak dihentikan.

Dia juga mengatakan, pekerja di sektor informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan juga perlu diprioritaskan mendapatkan bantuan subsidi upah.

“Idealnya per bulan pekerja mendapatkan tambahan subsidi Rp1,2 juta dilakukan minimum 5 bulan kedepan atau Rp6 juta per pekerja," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini