BPN Pantau dan Evaluasi Tanah Milik Masyarakat sejak 2014

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 23 Februari 2021 14:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 23 470 2366871 bpn-pantau-dan-evaluasi-tanah-milik-masyarakat-sejak-2014-qqjPG8ch7z.jpg Lahan Kosong (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melaksanakan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan memastikan agar tanah yang diberikan hak kepada masyarakat benar-benar digunakan atau dimanfaatkan dengan benar.

Kepala Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah Kementerian ATR/BPN Pramusinto mengatakan, pemantauan dan evaluasi hak atas tanah bukan hal baru yang dilakukan pemerintah. Sebab program atau langkah ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu.

 Baca juga: Heboh soal Mafia Tanah, BPN Serukan Segera Lapor Jika Ada Aduan

“Pemantauan dan evaluasi atas tanah ini sudah kita lakukan sejak tahun 2014. Sehingga di tahun 2021 merupakan tahun ke tujuh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tanah,” ujarnya dalam acara PPTR Expo, Selasa (23/2/2021).

Sementara itu, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati mengatakan, ada beberapa tujuan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah. Seperti, agar tanah yang telah diberikan hak dapat diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya serta tercapainya optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia.

 Baca juga: 5 Fakta Dino Patti Djalal Kena Mafia Tanah, Sofyan Djalil Siap Pecat Anak Buahnya

“Ini adalah kegiatan awal pengumpulan data yang dilakukan bersumber dari KKP dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menjadi objek pemantauan itu sendiri. Serta sasaran lainnya dapat terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah," jelasnya.

Namun menurut Asnawati, dalam melakukan pemantauan ada beberapa hambatan yang ditemui. Misalnya informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan KKP tidak lengkap, tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data serta pemegang hak tidak kooperatif.

"Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah. Lalu, peralatan kurang memadai. Mungkin ini tidak dominan karena sistemnya bisa dipinjamkan dari Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini