Ada Aturan Baru, Tangkap Ikan Tak Boleh Rusak Terumbu Karang!

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 03 Maret 2021 11:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 03 320 2371418 ada-aturan-baru-tangkap-ikan-tak-boleh-rusak-terumbu-karang-9D6oW4zxcp.jpg Nelayan (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan penetapan Peraturan Pemerintah (PP), di bidang kelautan dan perikanan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, merupakan solusi menembus kebuntuan akibat tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi.

Seperti diketahui, tiga peraturan yang meliputi kelautan dan perikanan yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan peraturan pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan yang penyiapannya dilakukan sepenuhnya oleh KKP.

Baca Juga: RI Punya 3 Aturan Baru soal Kelautan dan Perikanan

"Jadi terdapat banyak kelebihan dari peraturan pemerintah ini. Di antaranya, adanya kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya yang ada terjaga dan sustainable," ujar Menteri Trenggono dalam diskusi sosialisasi tiga peraturan yang meliputi kelautan dan perikanan secara daring, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Ingat! Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja Bakal Kena Sanksi

Kemudian terwujudnya keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut. Lalu berbagai perizinan terkait kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi lain, sekarang berada dalam satu pintu hanya di KKP.

"Kebijakan ini tentunya sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yaitu adanya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi melalui pemangkasan sejumlah regulasi dan prosedur sehingga mempermudah masyarakat," ungkap dia.

Lebih jauh Menteri Trenggono menjelaskan, PP Nomor 27/2021 memberi amanah untuk menyelesaikan 40 Peraturan Menteri yang harus selesai pada pertengahan Maret 2021. Dia juga akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya stakeholder bidang kelautan dan perikanan dalam penyelesaian permen tersebut.

"Kami terbuka dan siap untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 ini sehingga memudahkan di dalam implementasinya," pungkas Trenggono.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini