Wapres Sebut Penyederhanaan Birokrasi di Daerah Belum Optimal
JAKARTA - Pemerintah masih terus melakukan penyederhanaan birokrasi baik di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan maupun dalam pengambilan keputusan di instansi pemerintahan sehingga tidak tumpang tindih.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, meskipun penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah masih kurang optimalnya pengalihan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Jokowi Tagih Perbaikan Izin Usaha hingga Birokrasi yang Lebih Simple
"Saya juga mendapat laporan, bahwa pengalihan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, belum dilakukan secara optimal," ujarnya dalam acara Rakor Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan CASN 2021, Kamis (4/3/2021).
Hingga 26 Februari 2021, penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan pada 76 Kementerian Lembaga pada tingkat pusat. Selain itu, ada 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi, PNS Eselon III dan IV Dialihkan Jadi Fungsional
"Berdasarkan laporan Kementerian PANRB, sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, di tingkat Pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 Kementerian dan Lembaga, serta 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru," jelasnya.
