Erick Thohir Berencana Swastanisasi BUMN, Begini Respons Jasa Marga

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 08 Maret 2021 15:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 08 320 2374286 erick-thohir-berencana-swastanisasi-bumn-begini-respons-jasa-marga-9IQ1yYTIqC.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk merespons pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, ihwal langkah swastanisasi perseroan pelat merah. Di mana, BUMN dengan pendapatan (revenue) di bawah Rp50 miliar akan diprivatisasi ke pihak swasta.

Kendati demikian, keinginan Erick Thohir masih pada tahap gagasan di Kementerian BUMN. Rencananya, pemerintah akan duduk bersama dengan lembaga legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Bentuk Tim, Erick Thohir Siapkan Aset Negara yang Dikelola LPI

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal mengatakan, berdasarkan ketentuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan pemberian hak izin (Konsesi) anak usaha Jasa Marga, maka tidak dilakukan restrukturisasi. Dengan begitu, upaya privatisasi sulit dilakukan bagi Jasa Marga dan anak usahanya.

"Secara spesifik, masing-masing anak usaha itu melekat di masing-masing konsesinya. Jadi tidak dilakukan restrukturisasi karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian BPJT juga," ujar Donny Senin (8/2/2021).

Baca Juga: BUMN Diizinkan Ajukan Tambahan Modal, Berikut Syaratnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), BPJT memiliki sejumlah tugas. Diantaranya, merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri PUPR.

Melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri. Melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya.

Melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal. Melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya. Memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha.

Serta, melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Karena itu, kata Donny, bila ada upaya restrukturisasi atau melakukan swastanisasi bagi perseroan negara di sektor penyelenggara jasa jalan tol, maka perlu koordinasi kepada Kementerian PUPR untuk merumuskan aturan baru.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini