Birokrasi Tumpang Tindih, 19 Lembaga Bakal Dibubarkan

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 09 Maret 2021 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 09 320 2374908 birokrasi-tumpang-tindih-19-lembaga-bakal-dibubarkan-hyHxo6Ful8.jpg Menpan RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah melakukan upaya penyederhanaan birokrasi dengan membubarkan lembaga non struktural (LNS) yang fungsinya dinilai tumpang tindih. Pada tahun ini pemerintah berencana membubarkan 19 LNS yang dibentuk berdasarkan payung hukum undang-undang (UU).

“Dan masih 19 (LNS) yang sedang kita ajukan ke DPR. Karena itu pembentukan badan/lembga yang tumpang tindih yg perlu diintegrasikan. Nanti akan dibahas karena itu produk dari pada undang-undang,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo, dalam acara penyampaian apresiasi hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga: Reformasi Birokrasi, Ada 38.398 PNS Dialihkan dari Jabatan Struktural ke Fungsional

Seperti diketahui sebelumnya pemerintah telah membubarkan sejumlah LNS yang dinilai tumpang tindih. Namun LNS yang dibubarkan adalah LNS yang berpayung hukum peraturan presiden (perpres).

Misalnya saja ada tahun 2014 terdapat 10 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No,176/2014. Kemudian tahun 2015 terdapat 2 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.16/2015. Lalu tahun 2016 ada 9 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No. 116/2016.

Baca Juga: Digitalisasi Pelayanan Publik, Anggaran Rp30,5 Triliun Dikucurkan

Kemudian pada tahun 2017 terdapat 2 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.124/2016 dan Perpres No. 21/2017. Terakhir tahun 2020 terdapat 14 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.82/2020 dan Perpres 112/2020.

Sebelumnya Tjahjo mengatakan bahwa alasan pembubaran seringkali disebakan oleh keberadaan LNS tersebut dinilai tidak efektif dan efisien.Kemudian adanya duplikasi fungsi di kementerian yang sudah ada.

Lalu alasan lainnya adalah kinerja LNS tidak berkontribusi significant pada pencapaian kinerja pemerintahan/kementerian induknya.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pembubaran LNS bukan hanya untuk penghematan. Namun merupakan bagian dari kebijakan debirokratisasi.

“Tidak semata-mata pertimbangan pemborosan. Namun merupakan konsekuensi dari kebijakan debirokratisasi dan deregulasi. Makin banyak lembaga tidak serta merta diikuti dengan makin baik kinerjanya pemerintah,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini